PALANGKA RAYA – Tekanan harga masih menjadi perhatian dalam perekonomian Kota Palangka Raya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Kota Palangka Raya pada Juli 2026 mencapai 4,48 persen.
Data BPS menunjukkan tiga kelompok pengeluaran menjadi penyumbang terbesar inflasi, yakni perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,45 persen, transportasi 8,25 persen, serta makanan, minuman dan tembakau 6,05 persen.
Di tengah tekanan harga tersebut, pemerintah kota juga mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) beradaptasi dengan kebijakan dan pola konsumsi masyarakat, termasuk penggunaan kemasan yang dapat digunakan berulang kali.
Plt Kepala DPKUKMP Kota Palangka Raya Samsul Rizal mengatakan pihaknya membagikan 1.000 kantong nonplastik kepada 10 pelaku usaha pada 21 Agustus 2026. Masing-masing pelaku usaha memperoleh 100 kantong.
“Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha sekaligus mengajak masyarakat untuk mulai mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai,” ujar Samsul Rizal di Palangka Raya, Senin (25/8/2026).
Menurut Samsul, penggunaan kantong yang dapat dipakai berulang kali bukan hanya berkaitan dengan pengurangan sampah, tetapi juga bagian dari upaya membangun kebiasaan baru di kalangan konsumen.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha agar penggunaan kemasan ramah lingkungan dapat dilakukan secara bertahap.
Dari sisi daya beli, BPS sebelumnya mencatat tekanan inflasi Palangka Raya masih dipengaruhi kenaikan sejumlah kebutuhan masyarakat. BPS Kota Palangka Raya menyebut inflasi Juli 2026 sebesar 4,48 persen secara tahunan dengan IHK 112,25.
Sementara itu, secara lebih luas, pemerintah pusat menekankan pentingnya pengendalian harga melalui kelancaran distribusi dan pengawasan komoditas strategis. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan stabilitas harga perlu dijaga agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan.
“Pengendalian inflasi memerlukan langkah yang konsisten dan terukur, terutama melalui penguatan koordinasi, kelancaran distribusi, serta pemantauan harga komoditas strategis di setiap daerah,” ujar Amalia.
Amalia juga menekankan peran pemerintah daerah dalam memastikan pasokan pangan dan kebutuhan pokok tetap tersedia.
“Pengendalian inflasi memerlukan dukungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, distribusi pangan yang lancar, pengawasan harga kebutuhan pokok, serta sinergi antardaerah dan lintas sektor guna menjaga pasokan dan stabilitas harga,” jelasnya.
Bagi pelaku UMKM Palangka Raya, pengendalian inflasi dan efisiensi usaha menjadi dua hal yang berjalan beriringan. Ketika harga bahan baku dan distribusi meningkat, efisiensi penggunaan bahan serta kemasan menjadi bagian dari strategi mempertahankan daya saing.(fit/*)
Komentar