Advertisement
Kalimantan Tengah
Beranda / Kalimantan Tengah / IPH Kalteng Turun, Pemerintah Waspadai Distribusi Pangan ke Wilayah Pedalaman

IPH Kalteng Turun, Pemerintah Waspadai Distribusi Pangan ke Wilayah Pedalaman

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan kondisi Indeks Perkembangan Harga (IPH) masih terkendali, tetapi penurunan debit sungai selama musim kemarau mulai mengganggu distribusi kebutuhan pokok ke sejumlah wilayah pedalaman.

Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko menyampaikan kondisi tersebut dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi dan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Senin (24/8/2026).

“IPH Kalteng menurun sehingga kondisi inflasi masih terkendali. Stok kebutuhan pokok, termasuk beras, masih mencukupi,” kata Yuas.

Namun, pemerintah daerah tidak ingin terlena. Menurut Yuas, persoalan utama saat ini justru berada pada sisi distribusi.

“Namun, kemarau menjadi tantangan dalam distribusi barang ke sejumlah daerah, terutama wilayah pedalaman,” jelasnya.

Katingan Benahi Manajemen Talenta ASN, Penempatan Harus Sesuai Kompetensi

Penurunan debit sungai membuat sejumlah jalur transportasi air tidak dapat beroperasi secara optimal. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya logistik apabila berlangsung lama.

“Debit sungai yang menurun menyulitkan transportasi dan penyeberangan, sehingga distribusi kebutuhan masyarakat di beberapa wilayah turut terdampak,” ujarnya.

Dampak tersebut terutama dirasakan masyarakat yang bergantung pada transportasi sungai sebagai jalur utama mobilitas dan distribusi barang.

Yuas mengatakan gangguan penyeberangan juga terjadi di Kabupaten Katingan.

“Penurunan debit sungai akibat kemarau menyebabkan aktivitas penyeberangan di Kabupaten Katingan terganggu,” ungkapnya.

Jembatan Sei Katingan Buka-Tutup hingga 21 September, Dua Malam Ditutup Total

Menurut dia, kondisi tersebut bukan hanya menyulitkan perjalanan warga, tetapi juga dapat memengaruhi pasokan barang ke daerah yang akses utamanya melalui sungai.

“Terbatasnya transportasi sungai menyebabkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang turut terganggu,” tandas Yuas.

Pemerintah Provinsi Kalteng kini perlu menjaga dua sisi sekaligus, yakni memastikan pasokan komoditas tetap tersedia dan memastikan jalur distribusi tetap berfungsi.

Jika hambatan transportasi berlangsung lama, tekanan biaya distribusi dapat menjalar ke harga barang di tingkat konsumen.

Pemerintah berharap curah hujan segera meningkat sehingga kondisi sungai kembali normal dan aktivitas distribusi masyarakat tidak semakin terganggu.(fit/*)

ISPA Melonjak, Kemenkes Kerahkan 314 Nakes ke Kalteng

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *