PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, menurunkan target pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 sebesar Rp30,40 miliar dibandingkan target APBD murni.
Penurunan itu membuat ruang fiskal daerah semakin ketat ketika kebutuhan belanja pemerintah tetap harus dipenuhi.
Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah meminta seluruh organisasi perangkat daerah meningkatkan kinerja pendapatan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar belanja yang sudah direncanakan tetap dapat berjalan optimal.
“Hal tersebut agar rencana belanja daerah yang telah dialokasikan dalam APBD dapat dilaksanakan secara optimal,” kata Nurhidayah, Rabu (19/8/2026).
Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 yang disepakati Pemkab Kobar bersama DPRD menetapkan target pendapatan daerah sebesar Rp1.368.253.245.000.
Angka tersebut terdiri atas PAD sebesar Rp440.250.765.000 dan pendapatan transfer sebesar Rp928.002.480.000. Jika dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp1.398.654.956.000, target pendapatan turun Rp30.401.711.000.
Tekanan terbesar berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat yang berkurang sekitar Rp28,92 miliar. Pada saat yang sama, PAD dari sektor pajak daerah juga mengalami penurunan sekitar Rp11,26 miliar, terutama dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Di sisi belanja, Pemkab dan DPRD menetapkan perubahan belanja daerah sebesar Rp1.405.385.962.000. Angka tersebut turun Rp3.268.994.000 dari APBD murni sebesar Rp1.408.654.956.000.
Konsekuensinya, struktur perubahan APBD Kobar masih menunjukkan defisit sebesar Rp37.132.717.000.
Defisit tersebut ditutup menggunakan pembiayaan netto yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp40.853.575.462,45. Setelah digunakan untuk menutup defisit, diproyeksikan masih terdapat SiLPA tahun berjalan sebesar Rp3.720.858.462,45.
Ketua DPRD Kobar Mulyadin bersama jajaran legislatif sebelumnya telah menyepakati perubahan KUA-PPAS bersama pemerintah daerah melalui rapat paripurna pada 18 Agustus 2026.
Dalam pembahasan tersebut, juru bicara Tim Banggar DPRD Kobar, dr. Erry Eryansyah, menjelaskan konsekuensi fiskal dari struktur pendapatan dan belanja yang baru.
“Terdapat defisit anggaran sebesar Rp37.132.717.000,” ujar Erry Eryansyah dalam penyampaian hasil pembahasan Banggar DPRD Kobar.
Menurut Erry, defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya.
DPRD juga mendorong pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan sumber pendanaan yang sudah tersedia, tetapi mengoptimalkan potensi PAD, termasuk intensifikasi penerimaan pajak dan pengelolaan aset daerah.
Di sisi eksekutif, Nurhidayah meminta seluruh perangkat daerah menyesuaikan program dengan kemampuan pendanaan yang tersedia.
“Melaksanakan anggaran belanja daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,”
demikian Nurhidayah menegaskan arah pengelolaan anggaran setelah perubahan KUA-PPAS disepakati.
Kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah kini menjadi dasar menuju penyusunan perubahan APBD 2026. Tantangannya bukan sekadar menutup defisit, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran yang tersisa menghasilkan layanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan target pendapatan turun, transfer pusat menyusut, PAD melemah, dan belanja masih lebih tinggi daripada pendapatan, perubahan APBD Kobar menjadi ujian penting bagi kemampuan pemerintah daerah mengelola ruang fiskal yang semakin terbatas.(fah/*)
Komentar