PALANGKA RAYA — Presiden Prabowo Subianto tiba di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8/2026) sore, untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di provinsi tersebut.
Kedatangan Presiden menjadi sinyal kuat bahwa penanganan karhutla Kalteng telah naik ke level nasional. Pemerintah tidak hanya memperkuat operasi pemadaman, tetapi juga mengerahkan unsur TNI-Polri, BPBD, relawan hingga dukungan udara untuk memburu titik api.
Prabowo tiba di Palangka Raya setelah sebelumnya meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Di Kalteng, Presiden didampingi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan jajaran terkait.
Data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng menunjukkan skala persoalan yang dihadapi pemerintah.
Sebanyak 1.639 kejadian karhutla tercatat di seluruh Kalimantan Tengah dengan luas area terbakar mencapai 4.499,21 hektare. Pada 21 Agustus hingga pukul 18.00 WIB saja, jumlah hotspot harian mencapai 2.479 titik.
Angka itu menjadi latar utama kedatangan Presiden ke Palangka Raya.
Presiden Prabowo tidak sekadar mengirim instruksi dari Jakarta. Ia datang langsung ke Palangka Raya setelah sebelumnya meninjau lokasi karhutla di Kalimantan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden menginginkan penanganan dilakukan cepat, terkoordinasi dan terpadu.
“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal,” kata Teddy dalam keterangan pemerintah, Sabtu (22/8/2026).
Menurut Teddy, arahan tersebut menjadi dasar penguatan operasi penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah.
Pemerintah sebelumnya telah membagi penanganan berdasarkan wilayah. Untuk Kalteng, operasi lapangan mendapat dukungan jajaran pimpinan TNI dan Polri, dengan KSAD dan Wakapolri ditugaskan dalam penanganan provinsi tersebut.
Teddy menjelaskan pembagian komando tersebut dimaksudkan agar respons terhadap kebakaran tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Pembagian tugas dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan terpadu,” ujarnya.
Di lapangan, kekuatan personel yang dikerahkan bukan jumlah kecil.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengerahkan sekitar 10.700 personel gabungan untuk menghadapi karhutla di seluruh wilayah provinsi.
Mereka berasal dari unsur BPBD, TNI, Polri, relawan dan unsur terkait lainnya. Operasi dilakukan melalui jalur darat dan udara, termasuk pengerahan helikopter water bombing.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto sebelumnya menegaskan bahwa penanganan karhutla Kalteng merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden.
“Ini merupakan perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang dua hari lalu sudah memimpin langsung rapat terbatas,” ujar Suharyanto seusai rapat koordinasi penanganan karhutla di Palangka Raya.
Suharyanto menyebut pemerintah pusat dan daerah harus bergerak bersamaan karena kondisi cuaca meningkatkan risiko kebakaran.
Menurut BNPB, prediksi BMKG menunjukkan fenomena El Nino 2026 berpotensi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September sehingga risiko karhutla di Sumatra dan Kalimantan meningkat.
Penanganan dari udara juga diperkuat. Pemerintah melalui BNPB menambah armada water bombing untuk menjangkau titik api yang sulit dipadamkan dari darat.
Pemerintah Provinsi Kalteng sebelumnya menyebut dukungan udara menjadi salah satu instrumen penting menghadapi kebakaran yang tersebar di berbagai wilayah.
Suharyanto mengatakan operasi darat dan udara harus berjalan bersamaan.
“Satgas Darat di bawah koordinasi Pangdam dan Kapolda telah tergelar di seluruh kabupaten/kota se-Kalteng,” jelas Suharyanto.
Di sisi lain, pemerintah terus memantau perkembangan titik panas dan lokasi kebakaran untuk menentukan prioritas pemadaman.
Strateginya bukan hanya mengejar api yang sudah besar, tetapi mencegah titik kecil berkembang menjadi kebakaran yang sulit dikendalikan.
Kunjungan Prabowo ke Palangka Raya juga membawa pesan lain. Penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman.
Aspek penegakan hukum menjadi bagian dari instruksi Presiden.
Teddy menyampaikan bahwa setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam penanganan karhutla harus diproses sesuai aturan.
“Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Teddy.
Pesan tersebut menempatkan aparat penegak hukum pada posisi penting dalam operasi karhutla Kalteng.
Api harus dipadamkan, tetapi penyebab kebakaran juga harus ditelusuri.
Terlebih, ketika pemerintah mengerahkan ribuan personel dan anggaran besar untuk menangani kebakaran, setiap tindakan sengaja membakar lahan berpotensi memperbesar beban negara sekaligus risiko terhadap masyarakat.
Kedatangan Presiden berlangsung ketika kebakaran juga masih terjadi di wilayah Kota Palangka Raya.
Pada Jumat (21/8/2026), personel Satbrimob Polda Kalteng masih dikerahkan untuk memadamkan karhutla di Jalan Tampung Penyang 13 Induk, Kecamatan Jekan Raya.
Dansatbrimob Polda Kalteng Kombes Pol Dieno Hendro Widodo mengatakan setiap laporan karhutla harus segera ditangani agar api tidak meluas.
“Kami meminta personel untuk tetap siaga dan segera melakukan penanganan ketika ditemukan adanya Karhutla,” ujar Dieno.
Ia menambahkan pemadaman harus dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan personel.
“Selain mengutamakan keselamatan, upaya pemadaman dilakukan agar api tidak semakin meluas dan dapat segera dikendalikan,” tuturnya.
Masyarakat juga diminta ikut berperan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta segera melaporkan titik api kepada pihak terkait.(fit)
Komentar