DPRD Kalimantan Tengah

Kaltengnews.co.id, Palangka Raya –  Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, menyoroti masih banyaknya tenaga honorer dari lembaga swasta yang tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Padahal, mereka telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurut Purdiono, persoalan gaji PPPK tetap dijamin pemerintah ditengah pemangkasan dana tranfer daerah oleh pemerintah pusat. Namun persoalan PPPK …

Kaltengnews.co.id, Palangka Raya – Menyusutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2026 akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tidak akan memengaruhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono. Menurutnya, pemerintah daerah akan tetap memprioritaskan belanja pegawai di tengah penyesuaian anggaran yang terjadi. “Yang pasti ketika diturunkan …

Kaltengnews.co.id, Palangka Raya – Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berpotensi berdampak pada pelaksanaan sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2026. Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengingatkan agar penyesuaian anggaran tidak sampai mengganggu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Menurutnya, sejumlah program pelayanan dasar dan infrastruktur seperti Kartu Huma Hetang bisa ikut terdampak rasionalisasi anggaran tahun …

Kaltengnews.co.id, Palangka Raya – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, menilai pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat berdampak pada kemampuan pembiayaan pembangunan di daerah. Menurut dia, langkah pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada, dengan memfokuskan pada program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat. “Tentunya pemerintah akan memprioritaskan yang skala prioritas. Terkait penurunan TKD ini …

Kaltengnews.co.id, Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyambut positif terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, menilai kebijakan pemerintah yang membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola sumber daya alam secara kolektif dan berkelanjutan merupakan langkah …

Kaltengnews.co.id, Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi yang memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini dinilai bukan hanya membantu masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan program tersebut memberi keuntungan bagi kedua pihak pemerintah maupun masyarakat. “Kebijakan ini bagus, sepanjang masyarakat benar-benar memanfaatkannya. Ini dua …