DPRD Kalimantan Tengah

Kaltengnews.co.id, Palangka Raya – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya pengelolaan RAPBD 2026 yang transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil. Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Okki Maulana Razak, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4, Selasa, 14 Oktober 2025. “RAPBD 2026 harus menjadi jawaban atas berbagai …

Kaltengnews.co.id, Palangka Raya – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam menjaga keseimbangan anggaran daerah. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran. “Artinya ini sebuah tantangan, bagaimana dengan meminimalisir seminimal mungkin anggaran tapi tetap tepat sasaran,” ujar Ansyari di …

Kaltengnews.co.id, Palangka Raya – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Muhajirin mendesak pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat, yakni PT Jamkrida Kalteng dan PT Banama Tingang Makmur. Kedua perusahaan daerah itu dinilai belum memberi kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Dua lembaga BUMD itu, mohon maaf, seperti hidup segan mati tak …

Kaltengnews.co.id, Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah merevisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sengketa Lahan dan Konflik Pertanahan. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda tersebut, Rusdi Gozali, mengatakan revisi dilakukan karena draf sebelumnya dinilai belum mengakomodasi persoalan pertanahan yang kompleks di daerah. “Ranperda yang lama kelihatan memang belum banyak mengakomodir kepentingan terkait permasalahan pertanahan di Kalteng,” ujar Rusdi di Palangka …

Kaltengnews.co.id, Palangka Raya – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, menanggapi adanya rencana skema baru Transfer ke Daerah (TKD) yang akan diterapkan tahun depan, yakni melalui mekanisme langsung dan tidak langsung. Ia menegaskan bahwa yang terpenting, pembangunan di daerah tetap berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. “Kita menerima yang kita butuhkan kan pembangunan. Karena kita ini kan ada kondisi …

Kaltengnews.co.id, Palangka Raya – Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dinilai akan berdampak signifikan terhadap kemampuan pembiayaan pembangunan di Kalimantan Tengah (Kalteng) pada tahun 2026. Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam mengatur belanja agar program prioritas tetap berjalan. Menurutnya, dengan adanya pengurangan dana tersebut, pemerintah perlu menyesuaikan arah kebijakan pembangunan, terutama pada …