Kaltengnews.co.id, Palangka Raya – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, menilai pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat berdampak pada kemampuan pembiayaan pembangunan di daerah.
Menurut dia, langkah pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada, dengan memfokuskan pada program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat.
“Tentunya pemerintah akan memprioritaskan yang skala prioritas. Terkait penurunan TKD ini kan berimbas pada pembiayaan pembangunan. Makanya yang prioritas itu yang diutamakan untuk pelayanan masyarakat,” ujar Purdiono, Senin, 13 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 awalnya sebesar Rp10,2 triliun. Namun, setelah dilakukan rasionalisasi seiring terbitnya Instruksi Presiden untuk tahun anggaran 2026, angka tersebut kembali turun menjadi sekitar Rp7,3 triliun.
“Jadi kita melihat kalau APBD 2025 kan 10,2, kemudian dirasionalisasi lagi karena ada Inpres untuk 2026, jadi tadi APBD 7 sekian, tentu saja ada penurunan,” katanya.
Purdiono berharap pemerintah provinsi tetap menjaga fokus pada sektor-sektor yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, sementara program yang belum mendesak dapat ditunda pelaksanaannya.
“Tentu saja harapan kita supaya yang mana prioritas itu yang diutamakan. Jadi yang skala-skala yang masih belum ya kita tunda,” ujarnya. (RN)