Kaltengnews.co.id, Palangka Raya – Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berpotensi berdampak pada pelaksanaan sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2026.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengingatkan agar penyesuaian anggaran tidak sampai mengganggu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Menurutnya, sejumlah program pelayanan dasar dan infrastruktur seperti Kartu Huma Hetang bisa ikut terdampak rasionalisasi anggaran tahun depan.
“Sudah pasti itu. Nanti kita bekerja sama dengan pemerintah daerah melihat jangan sampai hak-hak dasar atau kebutuhan dasar masyarakat itu terganggu,” ujar Purdiono, Senin, 13 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, saat ini DPRD baru menerima nota keuangan yang disampaikan melalui pidato Gubernur Kalteng. Pembahasan rinci, kata dia, akan dilakukan setelah dokumen tersebut masuk ke komisi terkait untuk dikaji lebih dalam.
“Ini kan baru nota keuangan yang disampaikan, jadi belum masuk ke komisi. Nanti kita pertajam lagi di pembahasan, mana yang perlu kita lihat dalam penganggaran,” katanya.
Purdiono juga menilai, besaran pagu APBD 2026 masih bisa berubah tergantung kondisi fiskal nasional dan kebijakan Kementerian Keuangan.
“Bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang. Karena APBD kan kita perkirakan dari sumber-sumber yang telah diatur oleh Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Jika terjadi penyesuaian, lanjutnya, pemerintah daerah dapat menyesuaikan pada perubahan anggaran di pertengahan tahun.
“Kita menunggu saja, kalau dia bertambah kan masih bisa di perubahan anggaran 2026. Jadi kita menyesuaikan saja dengan keadaan keuangan, bisa jadi meningkat,” kata Purdiono.
Ia berharap pemerintah daerah tetap menyesuaikan kebijakan belanja dengan kondisi fiskal terkini, tanpa mengorbankan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Kita berharap ini kita sesuaikan dengan keadaan yang sekarang saja,” tutupnya. (RN)