Ketersediaan Sanitasi Air Bersih jadi Persoalan Utama Desa Tumbang Langgah

Kaltengnews.co.id – Tumbang Langgah – Wakil Rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng I, meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas, Kuwu Senilawati melaksanakan kunjungan kerja perseorangan ke Desa Tumbang Langgah, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Senin (22/08/2022).

Kepada redaksi Kaltengnews.co.id yang saat itu juga turut mendampingi, Kuwu Senilawati menyampaikan berdasarkan laporan atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah (Pemda) baik itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas.

“Sebenarnya saya sudah melakukan reses perseorangan ke desa lainnya, dan baru saja kembali ke Palangka Raya pada hari Minggu (21/08/2022) kemaren.  Namun, dikarenakan adanya laporan atau aspirasi dari masyarakat Desa Tumbang Langgah, maka saya pun kembali melakukan kunjungan kerja ke desa ini, dalam rangka menjalankan tupoksi legislasi dengan cara menyerap aspirasi, laporan dan masukan dari masyarakat setempat,” terangnya.

Lanjut Srikandi Partai Gerindra ini mengatakan adapun laporan atau aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat, diantaranya berkenaan dengan kebutuhan sanitasi air, untuk menunjang penggunaan MCK yang sudah terbangun di desa setempat, melalui program Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan yang diluncurkan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) berupa bangunan WC yang belum dilengkapi dengan sarana sanitasi.

“Saat ini, ada 28 WC yang sudah dibangun sejak tahun 2021 lalu, namun disayangkan fasilitas tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana peruntukannya, lantaran belum didukung dengan sistem sanitasi air bersih yang baik,” terangnya lagi.

Untuk itu, sambung Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng meminta kepada pemerintah daerah, melalui instansi dinas terkait agar bisa membangun sanitasi yang baik, dengan melibatkan warga setempat, pada saat perencanaan maupun pada saat pembangunan agar dapat berguna dengan semestinya.

“Saat ini, berdasarkan keterangan warga, sebenarnya DAM saluran sanitasi sudah dibangun, namun disayangkan itu tidak berfungsi, lantaran lokasi pembangunannya tidak tepat, dengan kondisi lingkungan geografis desa setempat,” bebernya.

Ironisnya lagi, Kuwu menjelaskan bangunan DAM yang sudah ada saat ini, selain tidak berfungsi juga hampir roboh. Selain itu, berdasarkan dari keterangan warga setempat bahwa saat proses perencanaan dan pembangunan DAM, masyarakat sangat jarang bahkan ada yang tidak dilibatkan sama sekali.

Kontraktor yang melaksanakan pembangunan DAM, kabarnya juga sangat jarang berkomunikasi dengan warga setempat, guna mendengar pertimbangan dan masukan dari warga.

Hal itu, seolah kontraktor langsung membangun, tanpa adanya koordinasi yang baik kepada warga desa setempat. Alhasil, saat ini bangunan DAM tersebut tidak bisa berfungsi, dikarenakan posisi dataran lokasi DAM cenderung lebih rendah dari dataran lokasi desa.

“Dimana, logikanya tidak mungkin air bisa mengalir dari dataran rendah ke dataran tinggi, terlebih saat ini Desa Tumbang Langgah masih belum teraliri listrik dari PLN,” timpalnya.

Terkait rencana pembangunan DAM, padahal sebelumnya warga Desa Tumbang Langgah, sudah mengusulkan kepada pihak kontraktor yang membangun DAM agar bisa membangun DAM di Sungai Panggang, yang datarannya lebih tinggi dari dataran desa.

Menanggapi kondisi tersebut, Kuwu meminta kepada pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten setempat, melalui instansi dinas terkaitnya agar bisa melihat secara langsung kondisi di lapangan, khususnya berkenaan dengan sistem sanitasi dan kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa setempat.

“Saya rasa, ini sangat perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti segera. Untuk itu, saya berharap kepada pemerintah daerah melalui instansi dinas terkait agar bisa turun langsung ke Desa Tumbang Langgah, guna menindaklanjuti aspirasi dan laporan dari masyarakat desa setempat,” pintanya.

Sementara itu, Plt. Kepala Desa Tumbang Langgah, Apri membenarkan bahwa pihaknya saat ini memang sangat membutuhkan sanitasi air bersih. Kebutuhan air bersih, menjadi dambaan masyarakat untuk memanfaatkan sarana MCK berupa WC yang sudah terbangun melalui program dimaksud.

“Kami sangat berharap adanya pembangunan kembali DAM, guna mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat Desa Tumbang Langgah. Sementara ini, kami hanya bergantung ke sungai di sekitar yang airnya kurang baik untuk dikonsumsi dan digunakan untuk keperluan sehari-hari,” harap Plt. Kades Tumbang Langgah.

Apri juga menyebutkan selain kebutuhan sanitasi air bersih, adapula beberapa kebutuhan masyarakat Desa Tumbang Langgah, diantaranya Tenaga Kesehatan untuk Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Tumbang Langgah yang belum standby setiap harinya di desa ini.

“Sementara, tenaga kesehatan yang melayani desa ini, tinggalnya di Desa Rabambang, tenaga kesehatan hanya turun ke Desa Tumbang Langgah pada hari tertentu saja, padahal bangunan Pustu juga terbilang cukup baik,” ujarnya.

Kemudian, Desa Tumbang Langgah juga memerlukan sambungan aliran listrik dari PLN, karena desa ini masih belum teraliri listrik dari PLN sama sekali. Begitupula jaringan komunikasi dan internet juga belum menjangkau desa ini.

“Hal lainnya, berkenaan dengan status jalan desa dan jalan Pemda. Dimana, saat ini masih belum jelas batasan mana jalan desa dana mana jalan Pemda. Sehingga, sangat menyulitkan sekali ketika kami ingin melakukan perbaikan jalan desa ini,” katanya.

Dirinya juga menambahkan, hal penting lainnya masyarakat desa setempat, juga mempertanyakan status kawasan.

Maksudnya, selama ini warga selalu patuh membayar pajak bumi dan bangunan. Namun, ketika ingin mengurus sertifikat tanah, selalu terkendala status kawasan.

“Melalui kesempatan ini, saya juga meminta penjelasan dari pemerintah melalui instansi dinas terkait agar bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat, terkait kendala peningkatan status kepemilikan menjadi sertifikat, padahal kami selalu patuh membayar PBB kepada pemerintah,” tutup Apri sembari menunjukkan bukti pembayaran PBB milik warga. (YS)

TONTON JUGA BERITA VISUAL LAINNYA di 

KALTENGNEWS TV