PALANGKA RAYA – Pembahasan Rancangan APBD Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027 memasuki tahap pendalaman setelah tujuh fraksi DPRD Kalteng menyampaikan pandangan umum. Catatan legislatif mencakup pendapatan, belanja, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kualitas pelayanan publik.
RAPBD 2027 sebelumnya diproyeksikan memiliki pendapatan daerah sekitar Rp5,386 triliun dan belanja sekitar Rp5,736 triliun, sehingga terdapat defisit sekitar Rp350 miliar yang dalam rancangan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan nilai yang sama.
Saat menyampaikan pidato pengantar, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengatakan rancangan anggaran disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. “Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 ini disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Setelah itu, tujuh fraksi menyampaikan catatan masing-masing. Fraksi PDI Perjuangan meminta setiap alokasi anggaran memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur, sementara Golkar menyoroti realisme pendapatan, ketepatan belanja dan kesiapan pelaksanaan program.
Fraksi Gerindra melalui Wengga Febri Dwi Tananda juga meminta penjelasan mengenai rasionalisasi belanja. “Fraksi Gerindra meminta penjelasan mengenai program dan kegiatan apa saja yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas dalam APBD 2027,” katanya.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan dorongan agar anggaran diarahkan pada pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, kemiskinan dan ekonomi kerakyatan. Yeni Maria Marselina Katha mengatakan, “Kami mendorong penguatan pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, penurunan kemiskinan dan stunting.”
Fraksi Demokrat memberi perhatian khusus terhadap struktur pendapatan, belanja dan defisit. Pandangan dari tujuh fraksi tersebut kini menjadi bahan bagi eksekutif dan legislatif untuk melanjutkan pembahasan RAPBD 2027 sebelum ditetapkan melalui tahapan sesuai mekanisme pembentukan APBD.
Komentar