PALANGKA RAYA – Penanganan dugaan karhutla yang melibatkan korporasi di Kalimantan Tengah kembali dipertanyakan. WALHI Kalimantan Tengah menyebut laporan terhadap empat perusahaan pada 2023 belum memiliki tindak lanjut yang jelas hingga 9 November 2026.
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, mengungkapkan laporan sebelumnya diajukan bersama Save Our Borneo dan LBH Palangka Raya kepada Polda Kalteng.
Menurut Janang, keempat perusahaan yang dilaporkan saat itu masih beroperasi. Ia menilai ketidakjelasan perkembangan perkara berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum lingkungan.
Kini, WALHI kembali membawa persoalan korporasi ke kepolisian. Organisasi tersebut secara resmi melaporkan delapan perusahaan yang wilayah konsesinya terindikasi mengalami kebakaran sepanjang 2026.
“Lantas, sejauh mana proses penyidikan berjalan selama ini dan siapa saja korporasi yang ditangani?” kata Janang mempertanyakan perkembangan penanganan perkara karhutla.
Tiga konsesi dipantau langsung
WALHI mengidentifikasi delapan perusahaan melalui analisis wilayah konsesi. Dari jumlah tersebut, tiga konsesi dipantau langsung sebagai sampel dan seluruhnya ditemukan memiliki area terbakar.
Enam perusahaan yang dilaporkan merupakan perusahaan perkebunan sawit, yakni PT Globalindo Agung Lestari, PT United Agro Indonesia, PT Arjuna Utama Sawit, PT Tapian Nadenggan, PT Maju Aneka Sawit, dan PT Globalindo Alam Perkasa.
Dua lainnya merupakan pemegang PBPH, yakni PT Industrial Forest Plantation dan PT Baratama Putra Perkasa.
WALHI meminta kepolisian tidak hanya memeriksa masyarakat yang terlibat dalam peristiwa karhutla, tetapi juga menelusuri kemungkinan tanggung jawab korporasi.
“Temuan ini harus segera ditindaklanjuti,” tegas Janang.
Dampak karhutla terus membesar
Desakan tersebut muncul di tengah skala karhutla yang besar. WALHI mencatat sedikitnya 81.587 hektare area terbakar sepanjang Januari–September 2026 dan 205.926 titik panas selama Januari–Oktober.
Data BPBD Kalteng yang dikutip WALHI juga mencatat 114.365 kasus ISPA sejak Januari hingga 12 Oktober 2026.
Janang berharap laporan terbaru tidak mengalami nasib serupa dengan laporan sebelumnya.
“Kami berharap setiap laporan ditindaklanjuti secara objektif dan akuntabel,” katanya.
WALHI menempatkan laporan delapan perusahaan ini sebagai ujian konsistensi penegakan hukum. Polda Kalteng kini dituntut memberikan kejelasan mengenai penerimaan laporan, proses pemeriksaan, dan perkembangan penyelidikan.
Pemeriksaan harus mengungkap fakta, bukan berhenti pada daftar pengaduan. Apabila ditemukan bukti keterlibatan atau kelalaian yang memenuhi unsur pidana, pertanggungjawaban hukum harus diterapkan sesuai ketentuan.(din/*)
Komentar