PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menyalurkan 6.000 paket bahan pangan bersubsidi melalui program Pasar Murah yang digelar serentak di 10 lokasi. Program tersebut diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok sekaligus membantu mengendalikan inflasi daerah.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan paket subsidi tersebut berisi 5 kilogram beras premium, 1 liter minyak goreng premium, dan 1 kilogram gula pasir. Harga normal paket mencapai Rp119.000, sedangkan masyarakat cukup membayar Rp75.000 setelah memperoleh subsidi Rp48.000.
“Paket ini terdiri dari 5kg beras premium, 1 liter minyak goreng premium dan 1kg gula pasir. Harga normal adalah Rp119.000 per paket, namun pemerintah memberikan subsidi Rp48.000 sehingga masyarakat hanya tinggal membayar Rp75.000 per paketnya,” kata Fairid di Palangka Raya.
Pasar Murah tersebut dilaksanakan serentak di sejumlah wilayah, antara lain Pahandut, Langkai, Panarung, Kereng Bangkirai, Palangka, Bereng Bengkel, Kameloh Baru, Danau Tundai, Bukit Tunggal, dan Menteng. Pahandut mendapat alokasi terbesar, yakni 1.800 paket.
Fairid menegaskan distribusi paket subsidi tidak dilakukan secara bebas. Warga yang menjadi sasaran program menerima kupon terlebih dahulu dari lurah sebagai dasar pembelian.
“Sebelum membeli paket bahan pangan yang disubsidi ini. Sebelumnya para lurah telah membagikan kupon kepada warga yang dinilai berhak menerima. Artinya pembelian paket hanya dapat dilakukan dengan membawa kupon,” ujarnya.
Plt Kepala DPKUKMP Palangka Raya Samsul Rizal mengatakan program tersebut tidak hanya dirancang untuk membantu daya beli masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas pasokan komoditas strategis.
“Program ini juga bertujuan untuk mengendalikan harga bahan pokok di pasar sehingga masyarakat tetap mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Samsul.
Ia menambahkan, pemerintah juga berupaya memastikan rantai pasok dari daerah surplus ke Palangka Raya tetap berjalan sehingga tidak terjadi pembelian berlebihan di tingkat konsumen.
Program Pasar Murah tersebut bekerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Bulog, Bank Indonesia, BPS, dan Forkopimda.(fit/*)
Komentar