KASONGAN – Pembahasan potensi energi dan mineral membutuhkan data lapangan yang akurat serta pemahaman mengenai pembagian kewenangan. DPRD Katingan mendorong sinkronisasi dengan pemerintah provinsi agar peluang pendapatan dan pembangunan tidak dibangun dari data yang berbeda.
Ketua DPRD Katingan Marwan Susanto mengatakan pembahasan potensi harus berbasis kondisi lapangan.
“Kita perlu mengetahui apa yang sebenarnya ada di lapangan, siapa yang memiliki kewenangan dan peluang pendapatan apa yang bisa diperkuat,” ujar Marwan. Rabu (17/11/2026).
Menurutnya, sinkronisasi data diperlukan.
“Kalau datanya berbeda, pembahasannya juga berbeda. Karena itu sinkronisasi harus dilakukan secara berkala,” katanya.
DPRD menilai sektor energi dan minerba memiliki kaitan dengan potensi ekonomi daerah, tetapi optimalisasi harus tetap sesuai kewenangan.
“Potensi harus kita gali, tetapi semuanya tetap harus sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” tegas Marwan.
Hasil koordinasi diharapkan menjadi masukan untuk kebijakan pendapatan dan pembangunan daerah.(fah/*)

Komentar