KASONGAN – Iklim investasi yang sehat harus berjalan bersama pemenuhan hak tenaga kerja. Pengawasan terhadap upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan hak normatif pekerja menjadi bagian penting dari perlindungan warga yang bekerja di perusahaan.
Persoalan itu menjadi bagian dari rekomendasi DPRD dalam evaluasi LKPJ Bupati Katingan 2025.
Ketua DPRD Katingan Marwan Susanto mengatakan evaluasi pemerintah harus menghasilkan perbaikan konkret.
“LKPJ ini penting untuk mengetahui capaian kinerja Pemda Katingan,” kata Marwan. Selasa (17/11/2026).
DPRD menilai hubungan industrial yang sehat membutuhkan pengawasan terhadap upah, jaminan sosial, keselamatan kerja dan hak normatif pekerja.
“Kami akan membahas secara detail dan komprehensif,” tegasnya.
Legislatif juga menekankan iklim investasi yang sehat harus berjalan bersama perlindungan tenaga kerja.
Pemerintah daerah didorong memperkuat koordinasi dengan perusahaan agar hak pekerja tetap terlindungi sesuai ketentuan.(fah/*)

Komentar