KASONGAN – Kelompok warga dengan gangguan kesehatan jiwa dan warga terlantar membutuhkan penanganan yang berkelanjutan, bukan bantuan sesaat. DPRD Katingan mendorong pendataan, pendampingan keluarga, layanan kesehatan, dan koordinasi lintas sektor agar kelompok rentan tidak terlewat.
Isu tersebut tercantum dalam rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Katingan Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Katingan Marwan Susanto menegaskan evaluasi harus dilihat dari hasil yang diterima masyarakat.
“LKPJ ini penting untuk mengetahui capaian kinerja Pemda Katingan,” ujar Marwan. Senin (16/11/2026).
Ia meminta pembahasan dilakukan menyeluruh.
“Kami akan membahas secara detail dan komprehensif,” tegasnya.
DPRD menilai penanganan ODGJ memerlukan pendataan, layanan kesehatan, pendampingan keluarga dan mekanisme rujukan. Warga terlantar juga membutuhkan koordinasi lintas sektor agar tidak berhenti pada penanganan sementara.
Legislatif mendorong pendekatan yang lebih terukur dan manusiawi agar kelompok rentan tidak terlewat dalam pembangunan daerah.(fah/*)

Komentar