KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan mulai melakukan pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) 2026 untuk memetakan potensi kerawanan daerah. Tahapan tersebut diawali dengan rapat pembahasan yang dipimpin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Katingan, Roby, di Ruang Rapat Bupati Katingan, Selasa (10/11/2026).
Rapat di Kompleks Perkantoran Pemkab Katingan itu dihadiri jajaran kepala perangkat daerah atau perwakilan yang ditunjuk. Kegiatan tersebut menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 200.4.4/e-1189/Polpum tertanggal 6 November 2026 tentang Pemberitahuan Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional.
Roby menjelaskan, pengukuran IKN diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi kewaspadaan daerah berdasarkan indikator nasional yang telah ditetapkan.
“Pengukuran ini dilakukan untuk memperoleh data dan gambaran objektif mengenai tingkat kewaspadaan Kabupaten Katingan,” demikian rancangan pernyataan Roby.
Ia menyebut hasil pengukuran akan digunakan sebagai bahan analisis dan pemetaan potensi kerawanan di wilayah Katingan.
“Hasilnya akan menjadi bahan analisis untuk memetakan potensi kerawanan sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan pemerintah daerah,” lanjut rancangan pernyataan tersebut.
Survei Berlangsung hingga 9 Desember
Setelah rapat pembahasan, pengumpulan data dilakukan melalui survei digital yang dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, mulai 9 November hingga 9 Desember 2026.
Kesbangpol Katingan mengajak berbagai kelompok masyarakat berpartisipasi sebagai responden. Kelompok tersebut mencakup aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelaku usaha, petani, nelayan, mahasiswa, pekerja swasta, tenaga honorer, ibu rumah tangga, hingga masyarakat umum.
Pengisian survei dilakukan melalui tautan resmi: https://gardanusa.c-software.id
Roby juga mengajak seluruh unsur masyarakat untuk ikut memberikan data melalui survei tersebut.
“Partisipasi berbagai kelompok masyarakat sangat diperlukan agar data yang dihimpun dapat menggambarkan kondisi kewaspadaan daerah secara lebih menyeluruh,” demikian rancangan kutipan ketiga untuk dikonfirmasi kepada Roby.
Data yang terkumpul nantinya menjadi bahan penyusunan analisis, pemetaan potensi kerawanan, serta rekomendasi kebijakan Pemkab Katingan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan dini terhadap potensi gangguan stabilitas daerah.
Pengukuran IKN sendiri merupakan instrumen kuantitatif untuk menilai kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam mendeteksi, mengantisipasi, serta mencegah berbagai potensi ancaman di tingkat daerah maupun nasional.(fah/*)
Komentar