KASONGAN – Aset daerah yang berpotensi dimanfaatkan tidak seharusnya dibiarkan tanpa fungsi. DPRD Kabupaten Katingan mendorong pemerintah memastikan lokasi, status, dan penggunaan aset sebelum menentukan bentuk pemanfaatannya.
Setiap langkah tetap harus memperhatikan kewenangan, ketentuan, dan kepentingan publik. DPRD juga menilai pemanfaatan perlu diawasi dengan target serta tindak lanjut yang bisa diperiksa.
Pemanfaatan aset harus didahului kepastian mengenai status dan penggunaannya. Sesudah itu, pemerintah perlu menunjukkan tujuan pemanfaatan dan manfaatnya agar aset publik tidak sekadar berpindah pengelolaan tanpa hasil yang jelas.
Pemanfaatan aset perlu didahului pemeriksaan status, lokasi, kondisi, dan kewenangan pengelolaannya. Kejelasan tersebut penting agar keputusan tidak menimbulkan persoalan baru atau mengabaikan kepentingan publik.
Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Marwan Susanto mengingatkan bahwa penggalian potensi aset harus tetap mengikuti kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Aset yang berpotensi digunakan perlu memiliki tujuan dan ukuran manfaat yang jelas. Pengawasan setelah pemanfaatan juga diperlukan untuk memastikan aset tetap dikelola sesuai ketentuan dan memberi nilai bagi masyarakat.
Pelaksanaan di lapangan membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas, pemeliharaan, serta pemantauan setelah kegiatan selesai. Tanpa tindak lanjut, fasilitas maupun program berisiko tidak memberikan manfaat secara berkelanjutan.
“Kami ingin setiap program memberi manfaat yang dapat dirasakan dan dijaga keberlanjutannya. Karena itu, pelaksanaan harus disertai pengawasan serta pemeliharaan,” kata Marwan Susanto. Jumat (13/11/2026).
Pemerintah daerah perlu menilai hasilnya dari kondisi yang benar-benar dirasakan warga, termasuk akses, keamanan, fungsi fasilitas, dan kemampuan pengelola merespons masalah. Masukan masyarakat dapat menjadi bahan untuk menentukan perbaikan berikutnya.
“Masukan masyarakat penting untuk mengetahui bagian yang masih perlu dibenahi. Setiap temuan perlu ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kebutuhan di lapangan,” ungkapnya.
Pelaksanaan program membutuhkan pembagian tanggung jawab, pemantauan, dan pemeliharaan setelah kegiatan selesai. Langkah lanjutan tersebut penting agar fasilitas maupun upaya penataan lingkungan tidak berhenti sebagai pekerjaan sesaat dan tetap berfungsi sesuai tujuan.
“Kami ingin hasil penataan dan pembangunan dijaga bersama agar tetap berfungsi serta memberi manfaat dalam jangka panjang,” katanya.
Pemerintah daerah dapat menilai hasilnya dari kondisi yang dirasakan warga, termasuk akses, keamanan, fungsi fasilitas, dan respons terhadap persoalan di lapangan. Masukan masyarakat menjadi bahan untuk menentukan bagian yang masih perlu diperbaiki.(fah/*)
Komentar