Jakarta,GK – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyebut Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan kerjanya loyo dalam mengawasi mitra kerjanya, padahal gajinya besar. Selain itu ego sektoral Dewas juga dinilai tinggi sehingga membuat regulasi yang dikeluarkan oleh dewas dan dirut, berbenturan. “Dewas juga nih, gajinya besar tapi kerjaannya loyo,” ujar legislator NasDem ini saat rapat […]Read More
Jakarta,GK – Anggota Komisi IX Irma Suryani mengibaratkan defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seperti kutukan. Pasalnya, sejak pertama dilaksanakan melalui program JKN pada 2014 hingga pertengahan 2017, defisit selalu saja terjadi. “Seakan BPJS Kesehatan ini ditakdirkan untuk selalu defisit. Tahun 2014, defisitnya Rp 3,3 trilliun, tahun 2015 meningkat menjadi Rp 5,7 […]Read More
Kuala Kurun,GK– SKK Migas dan Conocophilips dalam rangka Update kegiatan survei sismimik 2D Wilker digelar di lantai 1 Kantor Bupati Gunung Mas selasa, (21/11/2017). Yang hadir dalam kegiatan tersebut, SKK Migas Damar Setiawan (Humas), Conoco Philip Djoang Laksanto (Vice President Relation dan Scurity), Conoco Phillips Kalimantan ExplorrationLtd. Dan Sekretaris OPD yang terkait di lingkungan Kabupaten […]Read More
Seoul ,GK- Berdasarkan data dari International Atomic Energy Agency (IAEA), hingga bulan April 2014, terdapat 435 unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang dioperasikan oleh 31 negara, dengan total kapasitas terpasang sebesar 372.751 MW. Korea Selatan adalah salah satu contoh negara yang menikmati dampak pemanfaatan energi nuklir bagi kesejahteraan rakyatnya. Menurut data IAEA, industri nuklir telah menjadi bagian integral […]Read More
Jakarta,GK- Dasar pemikiran kebijakan otonomi khusus merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki berbagai ketertinggalan serta ketimpangan yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Otsus juga merupakan hasil perjuangan panjang untuk mewujudkan hak-hak dasar penduduk asli Papua. “Namun dalam realitasnya, pemerintahan Otonomi Khusus Papua, terdapat kelemahan kebijakan yuridis normatif, antara lain kurang sinkron pengaturan level kewenangan […]Read More
Jakarta,GK- Menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Anggota Komisi II DPR Kresna Dewanata Phrosakh meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kota dan kabupaten agar selalu meningkatkan kinerjanya. Menurutnya, secara kelembagaan, badan ini sudah tidak bersifat ad hoc lagi, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang perubahan status pengawas kabupaten/kota. “Dengan status bukan ad hoc lagi maka ini diharapkan […]Read More
© 2020, kaltengnews.co.id