Nasional

Jakarta,GK – Jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus menjadi wasit yang adil dalam mengawasi segala bentuk politisasi dalam setiap siaran di televisi dan radio. DPR berharap KPI menunjukkan integritasnya dalam mengawasai tendensi yang ada dalam media. “Kita semua ketahui bersama, saat ini sudah masuk tahun politik, pasti ada subjektivitas itu. Perlu ada integritas dari KPI. …

Jakarta,GK– Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menyatakan bahwa proses Divestasi Freeport menjadi ribet dan berbelit-belit. Bulan Agustus 2017 lalu dicapai kesepakatan dengan CEO- PT FI bahwa pihak Indonesia akan mendapatkan 51% saham. Namun dalam perkembangannya seperti yang dilaporkan oleh Mentri ESDM kepada komisi VII DPR, bahwa proses divestasi 51% akan ditempuh lewat pembelian Participating Interest 40% dari Perusahaan RIO …

Jakarta,GK – Pemerintah Jokowi  melalui Kementerian Perbedayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana menaikkan gaji Pegawai Negri Sipil (PNS. Rencana ini mendapatkan sambutan positif dari Partai NasDem. Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI Luthfi A Mutty mengatakan, kenaikan gaji merupakan keniscayaan yang diharapkan oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apalagi kenaikan gaji  terakhir dilakukan pada tahun 2015 lalu. Hanya …

Jakarta,GK – Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi  menyoroti persoalan kapasitas lapas dan keimigrasian yang masih menjadi pekerjaaan rumah bagi Kementerian Hukum dan HAM. Terkait lapas, Taufiq menilai bukanlah perkara mudah karena hal ini terkait penganggaran. “Permasalahan kita selalu seperti itu. Kalau kita ingin membangun lagi lapas harus ada anggaran. Dengan tingkat kejahatan masih tinggi dan penerapan hukum positif kita …

Jakarta ,GK– Legislator dari Fraksi Partai NasDem Zulfan Lindan menyampaikan pandangannya terkait statemen Ketua MPR Zulkifli Hasan. Menurutnya, tidak etis bagi seorang Ketua MPR RI memberikan statemen yang belum dipelajarinya secara sungguh-sungguh atas apa yang sedang dikerjakan oleh DPR. Menurut Zulfan, sebagai Ketua MPR Zulkifli Hasan harusnya bekerja menyelesaikan banyak hal yang dibahas di MPR. “Menurut saya ini tidak etis …

Jakarta,GK – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi partai NasDem Sulaeman L Hamzah menilai kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini disebabkan kurangnya sinkronisasi data pasokan beras nasional. “Secara umum ada selisih data antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Bulog,” kata Sulaeman di Kompleks Parlemen, Rabu(18/1/2018). Oleh karena itu dia melihat, persoalan impor …