Jakarta,GK – Kasus penemuan obat yang mengandung DNA babi pada suplemen makanan merek Viostin DS dan Enzyplex menjadi  salah satu sorotan dalam rapat antara Komisi IX DPR dengan Badan Pengawasan Obat dan Minuman (BPOM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (13/2/2018). Anggota Komisi IX Irma Suryani menilai, penanganan BPOM terhadap kasus ini masih kurang tegas. Dalam […]Read More

Jakarta ,GK– Perkembangan ekonomi digital yang melanda dunia juga dirasakan Indonesia. Kondisi ini mendisrupsi pola-pola ekonomi tradisional yang pernah ada di berbagai negara. Perkembangan teknologi yang belum mencapai titik jenuhnya juga menjadi pertimbangan Fraksi NasDem dalam pembahasan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) antara pemerintah dengan DPR. Mengantisipasi perkembangan teknologi perlu menjadi pertimbangan dalam menghasilkan undang-undang […]Read More

Jakarta,GK- Wabah campak dan gizi buruk di Agats, Kabupaten Asmat, Papua, menyisakan pertanyaan terkait dana Otonomi Khusus yang dimiliki oleh tiga provinsi, salah satunya adalah Papua. Pasalnya, dana otsus selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk Papua, misalnya, tahun 2009 lalu alokasi dana otsus mencapai angka Rp 4,08 triliun. Angka ini lebih besar dari […]Read More

Jakarta,GK – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso mendapatkan apresiasi dari mayoritas anggota Komisi III. Di bawah kepemimpinannya, BNN menjadi lebih bergigi dan menjadi musuh yang sebenarnya bagi para bandar narkoba.\ “Untuk pertama kalinya,  BNN itu sangat bergigi sekali di tangan anda,  Pak Budi Waseso. Kita merasakan narkoba mendapatkan musuh yang sebenarnya,” kata Akbar […]Read More

Jakarta,GK – Anggota Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Choirul Muna bersikukuh mempertahankan biaya ibadah haji tahun 2018 tidak naik. Tak hanya itu, politisi NasDem ini menegaskan dirinya tetap mempertahankan living cost (uang saku) sebesar 1.500 real yang akan diberikan oleh pemerintah kepada jamaah haji sebelum meninggalkan tanah air. “Saya tetap bersikukuh mempertahankan itu. Justru […]Read More

Jakarta,GK – Jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus menjadi wasit yang adil dalam mengawasi segala bentuk politisasi dalam setiap siaran di televisi dan radio. DPR berharap KPI menunjukkan integritasnya dalam mengawasai tendensi yang ada dalam media. “Kita semua ketahui bersama, saat ini sudah masuk tahun politik, pasti ada subjektivitas itu. […]Read More