KASONGAN – Kejelasan aturan hibah dan bantuan sosial diperlukan agar pengajuan, verifikasi, penetapan penerima, serta pertanggungjawaban berjalan dengan pedoman yang sama. Pemkab Katingan memperbarui rancangan peraturan untuk memperkuat kepastian hukum dan pengendalian internal.
Dalam kegiatan sebelumnya, pembahasan Raperbup tersebut difasilitasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Katingan dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan unsur pengawasan internal.
Pembaruan regulasi dilakukan agar mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial memiliki dasar yang lebih jelas, mulai dari pengajuan, verifikasi, penetapan penerima hingga pertanggungjawaban.
Asisten I Setda Katingan Kalpin mengatakan penyesuaian aturan diperlukan agar proses di lapangan tidak menimbulkan penafsiran berbeda.
“Regulasi harus memberikan kepastian sejak awal. Ketika aturan jelas, perangkat daerah maupun calon penerima bantuan memiliki pedoman yang sama,” ujar Kalpin. Jumat (20/11/2026).
Kepala Bagian Hukum Setda Katingan Yoelinson menilai penyusunan aturan baru juga perlu memperhatikan hasil evaluasi dan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.
“Yang kita bangun bukan hanya prosedur penyaluran, tetapi kepastian hukum agar bantuan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Inspektorat dilibatkan untuk memastikan aspek pengendalian internal menjadi bagian dari rancangan tersebut.
Pemerintah daerah berharap pembaruan aturan mempersempit ruang kesalahan administrasi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan hibah maupun bantuan sosial.
Raperbup selanjutnya akan melalui tahapan penyempurnaan sebelum ditetapkan menjadi pedoman pelaksanaan.(fah/*)

Komentar