Advertisement
Hukum & Kriminal Pulang Pisau
Beranda / Pulang Pisau / Dugaan Korupsi Hibah Pesparawi Kalteng, 120 Saksi Diperiksa

Dugaan Korupsi Hibah Pesparawi Kalteng, 120 Saksi Diperiksa

Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pulang Pisau melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.

PULANG PISAU – Penyidikan dugaan korupsi dana hibah Pesparawi XVII tingkat Kalimantan Tengah Tahun 2024 memasuki tahap penghitungan kerugian keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai melakukan pemeriksaan investigatif pada Senin (16/11/2026), setelah kejaksaan meminta keterangan lebih dari 120 saksi.

Pemeriksaan ini menjadi tahapan penting karena penyidik mulai menelusuri besaran kerugian negara yang diduga timbul dari pengelolaan dana hibah dan pelaksanaan kegiatan Pesparawi di Kabupaten Pulang Pisau.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Tory Saputra Marletun, membenarkan dimulainya pemeriksaan tersebut. Informasi itu disampaikan melalui Kepala Kejari Pulang Pisau, Adief Swandaru.

“Benar. Sesuai jadwal, BPK RI mulai hari ini melakukan investigatif, pemeriksaan terhadap para saksi dan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pesparawi XVII tingkat Kalteng tahun 2024 di Kabupaten Pulang Pisau, untuk mendapatkan angka kerugian keuangan negara,” ujar Tory, Senin (16/11/2026).

Lebih dari 120 saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik. Sebagian besar di antaranya merupakan penyedia barang dan jasa atau vendor yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

Pengendara Mio Tewas Dihantam Honda Jazz, Pengemudi Masih Diburu

Keterlibatan banyak vendor menjadi salah satu bagian penting yang ditelusuri dalam perkara ini. BPK bersama penyidik perlu memastikan apakah barang dan jasa yang dibayarkan benar-benar disediakan sesuai kontrak, spesifikasi, jumlah, dan nilai anggaran yang dipertanggungjawabkan.

Pemeriksaan mencakup kesesuaian antara anggaran dan realisasi pengadaan, volume serta kualitas barang atau jasa, kewajaran harga, dokumen kontrak, bukti transaksi hingga pembayaran kepada penyedia.

Dengan demikian, penghitungan kerugian negara tidak hanya melihat besarnya anggaran yang digunakan, tetapi juga menilai apakah pengeluaran tersebut didukung pekerjaan dan barang yang benar-benar sesuai dengan pertanggungjawabannya.

Tory menjelaskan, hasil penghitungan BPK akan menjadi salah satu dasar bagi kejaksaan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

“Hasil perhitungan kerugian keuangan negara ini nantinya akan menjadi dasar untuk ekspose perkara dan penetapan tersangka,” tegasnya.

Dua Perkara Rp24,24 Miliar Diusut, 93 Saksi Diperiksa

Ekspose perkara merupakan pembahasan internal untuk menilai hasil penyidikan, kecukupan alat bukti, serta konstruksi dugaan tindak pidana sebelum penyidik mengambil keputusan mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Jejak Penyidikan Sejak 2025

Pesparawi XVII tingkat Kalimantan Tengah diselenggarakan di Kabupaten Pulang Pisau pada 29 Juni hingga 3 Juli 2024. Dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah kegiatan tersebut mulai ditangani Kejari Pulang Pisau pada September 2025.

Setelah melakukan penyelidikan, kejaksaan meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan pada 11 November 2025.

Sehari kemudian, 12 November 2025, penyidik menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Lokasi yang diperiksa meliputi ruangan Sekretaris Daerah, bagian keuangan, bagian kesejahteraan rakyat, Christian Center, serta Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD).

Kebun Sawit Ilegal di SM Lamandau Dibongkar, 43 Penggarap Masuk Pemeriksaan

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik turut memeriksa sejumlah barang yang berkaitan dengan kegiatan, di antaranya kasur dan kipas angin.

Penggeledahan berlanjut ke kantor PT DKK selaku penyelenggara kegiatan di Banjarmasin pada 17 November 2025.

Tory mengatakan, rangkaian pemeriksaan saksi dan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari upaya mengumpulkan bukti untuk mengungkap pengelolaan dana hibah serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan Pesparawi.

Saat ini, kejaksaan masih menunggu hasil pemeriksaan dan penghitungan BPK. Hasil tersebut akan digunakan bersama alat bukti lain untuk menentukan perkembangan penanganan perkara.

Besaran kerugian negara hingga pihak yang bertanggung jawab belum diumumkan. Penetapan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti dalam penyidikan.(fit/*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *