KASONGAN – Usulan Wilayah Pertambangan Rakyat membutuhkan kecocokan antara peta, batas blok, dan kondisi lapangan. Pemeriksaan ulang data diperlukan agar perbedaan informasi tidak menghambat tahapan verifikasi berikutnya.
Pemeriksaan mencakup lokasi, batas wilayah dan status kawasan. Pemerintah daerah berupaya menyamakan data antardokumen agar tidak terjadi perbedaan informasi ketika proses verifikasi berlangsung.
Bupati Katingan Saiful mengatakan data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan kawasan yang diusulkan. Karena itu, setiap titik dan batas blok perlu diperiksa secara cermat.
“Kita perlu memastikan data yang diajukan sesuai dengan kondisi di lapangan. Jangan sampai ada perbedaan antara dokumen dengan kondisi sebenarnya,” ujar Saiful. Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, ketelitian sejak tahap awal akan membantu mempercepat proses berikutnya. Pemerintah juga akan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah yang memiliki data terkait lokasi dan kawasan.
“Kalau datanya sudah sama dan lengkap, proses selanjutnya akan lebih mudah. Kita ingin semua pihak bekerja berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Pemkab Katingan menargetkan penyempurnaan data usulan WPR dapat dilakukan secara bertahap sehingga pembahasan legalisasi pertambangan rakyat memiliki dasar informasi yang kuat.(fah/*)

Komentar