KASONGAN – Peningkatan pendapatan asli daerah tidak cukup dilakukan dengan menaikkan target penerimaan. Pemerintah perlu mengetahui objek pajak dan retribusi yang benar-benar menjadi kewenangan daerah, serta memastikan sistem pemungutannya berjalan akuntabel.
Pembahasan diarahkan pada pemetaan potensi pajak dan retribusi serta kualitas sistem pemungutan yang menjadi kewenangan daerah.
Ketua DPRD Katingan Marwan Susanto mengatakan pembahasan PAD tidak boleh hanya melihat besarnya target.
“Jangan hanya mengejar angka target. Kita harus tahu potensi sebenarnya ada di mana dan bagaimana sistem pemungutannya,” ujar Marwan. Jumat (20/11/2026).
Menurut dia, data objek pajak harus diperbaiki agar pemerintah tidak mengambil keputusan berdasarkan perkiraan.
“Kalau objek pajaknya belum terpetakan, kita akan kesulitan mengukur apakah penerimaan sudah optimal,” katanya.
DPRD melihat konsultasi dengan BPKP sebagai langkah untuk memperkuat tata kelola sebelum kebijakan pendapatan diterjemahkan ke dalam regulasi dan anggaran.
Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah Ilham Nurhidayat juga menekankan pentingnya pemetaan potensi pendapatan yang benar-benar menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Peluang dan potensi PAD yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah harus dipetakan dengan baik,” kata Ilham.
DPRD berharap hasil konsultasi memperkuat sistem pendapatan daerah sehingga peningkatan penerimaan berjalan seiring dengan kepastian dan akuntabilitas.(fah/*)

Komentar