Bebas Lokalisasi, Katingan Kaji Banding ke Surabaya

 Bebas Lokalisasi, Katingan Kaji Banding ke Surabaya

KAJI BANDING : Wakil Bupati Sunardi N.T Litang besama sejumlah Kepala SOPD dan jajarannya serta anggota PWI Katingan saat berada di Kantor Wali Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis (21/3/2019).

gerakkalteng.com – KASONGAN – Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan melakukan kaji banding ke Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis (21/3/2019).

Tujuannya, untuk mengetahui kiat-kiat bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan pemerintah kota di sana dulunya saat akan membubarkan eks lokalisasi Dolly. Termasuk pula, pasca penutupan hingga saat ini.

Kaji banding ini dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Sunardi N.T Litang dan didampingi Asisten III Setda Katingan, Ir Alpianoor dan perwakilan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Ada pula Kepala Dinas Sosial Katingan Ir Yossy, Kepala Satpol PP Katingan Rentas dan beberapa anggotanya, perwakilan Disperkim dan para wartawan yang tergabung dalam PWI Kabupaten Katingan.

Kunjungan tersebut, diterima oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang diwakilkan Sekda Ir Hendro Gunawan didampingi sejumlah kepala dinas terkait. Kemudian ada pula camat dan lurah yang ikut langsung dalam proses sejak awal hingga pasca penutupan Lokalisasi Dolly. Setelah melakukan dialog, kegiatan dilanjutkan dengan menijau langsung eks Lokalisasi Dolly.

Dalam sambutannya, Wabup mengatakan jika kegiatan ini sebagai salah satu sinergitas program Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemkab Katingan dalam pencanangan bebas prostitusi, komunitas terpencil, bebas pasung, bebas anak jalanan di semua daerah tahun 2019.

“Maksud kedatang kami, salah satunya dalam rangka kaji banding terkait keberhasilan pembubaran eks lokalisasi Prostitusi Dolly di Kota Surabaya. Kunjungan ini, sebagai dasar bagi untuk melaksanakan hal yang sama di tempat kami, Kabupaten Katingan,” ujar Sunardi.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, lanjutnya, Lokalisai Dolly paling berhasil dalam melaksanakan pembebasan. Selain itu, berhasil pula melaksanakan alih fungsi menjadi Kawasan Sentra Ekonomi Kerakyatan.

“Bahkan saat ini, telah menghasilkan omset penjualan yang sangat tinggi bagi masyarakat dan Pemprov Jawa Timur pada umumnya,” sebutnya.

Menurut Wabup, mungkin di Kabupaten Katingan jumlah masyarakat yang terkait dengan  lokalisasi prostitusi tidak sebanyak di eks Dolly. Untuk itu, dimohon bantuan pada Pemerintan Kotamadya Surabaya beserta jajarannya berkenan memberikan kiat-kita yang dilakukan.

“Sehingga nantinya, bisa pula kita laksanakan dengan baik pembebasan lokalisasi di Kabupaten Katingan dan tak mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan,” imbuhnya.

Sementara Sekda Surabaya mengatakan, di wilayah mereka cukup banyak tempat lokalisasi sebelumnya dilakukan penutupan. Diantaranya Dupak Bangunsari, Tambak Asri, Klakah Rejo, Sememi, Jarak, dan terakhir Dolly pada 18 Juni 2014.

“Memang untuk melakukan penutupan, tidaklah mudah karena banyak penolakan dari tempat itu. Maka kita harus melakukan pendekaptan   atau bekerja sama dengan para ulama, MUI, Muhammadiyah, NU, pihak kepolisian, dan tokoh masyarakat sekitar serta pihak terkait lainya. Sehingga dengan tekad bulat, kami lakukan penertiban dan penutupan serta pemulangan masyarakat,” jelas Hendaro.

Sebelum melakukan pembubaran lokalisasi, pihaknya melakukan pendataan. Para penguni di sana, ditawarkan untuk bersedia pulang serta diberikan dana kompessi.

“Kemudian dengan pendekatan, akhirnya berhasil dibubarkan. Pemerintah Kota Surabaya kemudian memberikan fasilitas pelatihan bagi warga. Seperti membuatan sepatu, batik dolly, sablon Dolly dan lainnya. Ini salah satu upaya kita, untuk meningkatkan kualitas barang serta pemenuhan pangsa pasar dan lainnya,” bebernya. (tri)

triokta

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!