Tanggapi Aspirasi Masyarakat, Legislator DPRD Kotim Usul Pemerataan Pembangunan

Kaltengnews.co.id, SAMPIT – Program pembangunan hingga saat ini masih belum merata di sejumlah Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Khususnya pembangunan fisik, karena terus dikeluhkan oleh masyarakat, mereka mempertanyakan usulan yang mereka sampaikan setiap tahun melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, namun hingga kini tidak terealisasi.

Tidak hanya itu, Dia juga mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan pemerataan pembangunan melalui program satu desa satu program pembangunan, supaya seluruh desa dapat tersentuh pembangunan.

“Dengan program satu desa satu program supaya seluruh desa merasakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan terkait soal nilai anggarannya bisa saja sesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah, yang terpenting setiap tahunnya ada program pembangunan di setiap desa,” ujar Dia, Selasa (31/01/2023).

Dirinya mengatakan saat melakukan reses di Kecamatan Cempaga bersama anggota DPRD Kabupaten lainnya, masyarakat menayakan terkait realisasi usulan yang mereka sampaikan, dan pihaknya sangat miris karena desa-desa di Kecamatan tersebut tidak mendapatkan bagian pembangunan, bahkan ada desa yang sudah puluhan tahun belum mendapatkan pembangunan dari pemerintah daerah.

“Contoh saja di Desa Patai, setiap tahun tidak ada pembangunan dari pemerintah daerah, dan ini menjadi catatan kami. Jangan sampai nantinya kami yang reses dihujat masyarakat karena  dikira tidak memperjuangkan, dan pihak eksekutif harus melihat ini di bawah jangan hanya pembangunan difokuskan di salah satu wilayah saja,” ujar Ary Dewar yang merupakan Anggota DPRD dari pemilihan IV meliputi Kecamatan Kota Besi, Cempaga, Cempaga Hulu dan Telawang.

Ketua DPC Partai Gerindra Kotim ini juga mengatakan kondisi serupa tidak hanya desa di Kecamatan Cempaga tetapi juga terjadi di banyak desa di daerah lainnya, bahkan ada desa-desa yang tidak pernah sama sekali kebagian program pembangunan.

Pihaknya berharap kedepanya, minimal ada satu program pembangunan dari pemerintah daerah di tiap desa, walaupun anggarannya kecil.

“Kami akan terus menyuarakan usulan masyarakat sebagai bentuk upaya dan tanggung jawab dalam memperjuangkan aspirasi mereka,” tandas Dia. (TBK/YS)