JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menempatkan percepatan hilirisasi sebagai agenda strategis pemerintah dalam pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Hambalang, Bogor.
Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan penataan dan perampingan badan usaha milik negara (BUMN).
Dalam keterangan tertulis Sekretaris Kabinet, Senin 7 September 2026, percepatan hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi dan memperbesar manfaat ekonomi.
“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri,” demikian keterangan tertulis Seskab.
Agenda hilirisasi memiliki arti penting bagi Indonesia karena pemerintah tidak hanya mendorong ekspor bahan mentah, tetapi ingin memperbesar nilai ekonomi yang tercipta di dalam negeri.
“Memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” lanjut keterangan tersebut.
Pada saat bersamaan, Presiden menerima laporan mengenai penataan BUMN. Kebijakan itu menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi negara.
Dalam perkembangan sebelumnya, pemerintah melaporkan kinerja BUMN yang meningkat. Sekretariat Negara mencatat laba BUMN naik dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025, sementara dividen BUMN pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun.
Presiden juga menekankan pentingnya keakuratan data dalam pembenahan perusahaan negara.
“Saya tidak mau toleransi permainan angka, dengan laporan palsu,” tegas Presiden.
Strategi hilirisasi kemudian ditempatkan berdampingan dengan penataan BUMN karena pemerintah membutuhkan kapasitas investasi, pembiayaan dan manajemen untuk mengembangkan proyek pengolahan sumber daya alam.
Sekretariat Negara juga mencatat 26 proyek hilirisasi telah melakukan groundbreaking sepanjang 2026 dalam berbagai sektor, termasuk batu bara menjadi DME, tembaga, emas, garam industri dan alumina menjadi aluminium.
Bagi daerah penghasil sumber daya alam, arah kebijakan ini penting karena keberhasilan hilirisasi akan ditentukan oleh seberapa besar kegiatan pengolahan memberi nilai tambah, lapangan kerja dan rantai pasok di dalam negeri.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proyek konkret, investasi yang terealisasi serta kemampuan pemerintah memastikan hilirisasi berjalan dengan tata kelola dan efisiensi yang terukur.(*)
Komentar