PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah membutuhkan langkah terpadu yang mencakup pemadaman, perlindungan masyarakat, penegakan hukum, dan pencegahan jangka panjang.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya, Bush Valentino Lambung, S.H., menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia dan pemerintah pusat agar penanganan karhutla memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi masyarakat.
“Penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu. Kita perlu memperkuat pemadaman, melindungi kesehatan warga, dan memastikan tindakan pencegahan berjalan agar persoalan ini tidak terus berulang,” kata Bush kepada reporter Lingkar Kalteng.
Ada tujuh aspek yang ditekankannya.
Pertama, memperkuat operasi pemadaman darat dan udara serta dukungan sumber daya yang diperlukan. Kedua, mempercepat perlindungan kesehatan, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, dan kelompok rentan. Ketiga, memastikan ketersediaan masker, layanan kesehatan, fasilitas penanganan gangguan pernapasan, serta akses pertolongan bagi masyarakat.
Keempat, menjamin keselamatan peserta didik melalui kebijakan sekolah yang mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Kelima, memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku. Keenam, menyediakan dukungan anggaran dan bantuan bagi masyarakat terdampak, termasuk pekerja kecil. Ketujuh, memperkuat koordinasi dan evaluasi penanganan berdasarkan kondisi lapangan.
Bush menilai seluruh aspek tersebut harus berjalan saling mendukung, bukan dilaksanakan sebagai agenda yang terpisah.
“Ketika operasi pemadaman berlangsung, perlindungan kesehatan dan keselamatan pendidikan juga harus diperhatikan. Masyarakat tidak bisa menunggu sampai seluruh kebakaran selesai untuk mendapatkan perlindungan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan bantuan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan. Menurut dia, kebijakan harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan hasilnya perlu dievaluasi.
“Dukungan pemerintah harus tepat sasaran. Yang penting bukan hanya anggaran atau program tersedia, tetapi apakah masyarakat terdampak benar-benar menerima manfaatnya,” katanya.
Dalam hal penegakan hukum, Bush meminta agar penanganan dugaan pembakaran dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
“Dugaan pelanggaran perlu ditelusuri berdasarkan bukti. Penegakan hukum dan evaluasi pencegahan harus menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko kebakaran berulang,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor penting untuk memastikan setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi kendala selama penanganan serta menentukan perbaikan yang dibutuhkan.
“Kita memerlukan kerja yang terukur dan dapat dievaluasi. Kondisi lapangan harus menjadi dasar bagi keputusan, sementara hasil penanganan perlu diperiksa agar kekurangan dapat diperbaiki,” kata Bush.
Tuntutan tersebut menempatkan penanganan karhutla sebagai persoalan yang melampaui operasi pemadaman. Perlindungan kesehatan, pendidikan, mata pencaharian, dan kepastian hukum menjadi bagian dari ukuran keberhasilan yang perlu diperhatikan.
Tindak lanjut pemerintah terhadap setiap aspek itu akan menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana penanganan karhutla mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah.(fah/*)
Komentar