Kaltengnews.co.id, Palangka Raya – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, menanggapi adanya rencana skema baru Transfer ke Daerah (TKD) yang akan diterapkan tahun depan, yakni melalui mekanisme langsung dan tidak langsung. Ia menegaskan bahwa yang terpenting, pembangunan di daerah tetap berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
“Kita menerima yang kita butuhkan kan pembangunan. Karena kita ini kan ada kondisi fiskal, jadi hak keuangan dan pengelolaan keuangan daerah itu dihibahkan ke daerah. Sehingga sesuai undang-undang tersebut maka daerah ini kan menyesuaikan,” kata Purdiono, Senin, 13 Oktober 2025.
Menurutnya, pemerintah pusat memang masih memegang sejumlah kewenangan strategis, seperti pengelolaan irigasi dan pembangunan jalan negara. Namun pemerintah daerah tetap harus memastikan agar pembangunan di wilayahnya tidak terhambat akibat skema baru tersebut.
“Kita berharap juga pemerintah daerah kalau dia mengurangi transfer yang berbentuk uang, ya pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat. Kita tidak mempermasalahkan itu, yang penting berjalannya pembangunan itu bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Purdiono menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan TKD agar tidak menimbulkan ketidakpuasan publik.
“Kita tinggal mengawal, jangan sampai ada masalah yang membuat ketidakpuasan masyarakat. Kita juga menjelaskan keadaan keuangan daerah ke mereka yang saat ini sedang berlangsung,” katanya.
Ia menekankan bahwa efektivitas pemanfaatan dana harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Iya, yang penting daerah itu memanfaatkan,” tutupnya.
(Syauqi) (RN)