Listrik OPD Diputus, DPRD Gelar RDP

Kaltengnews.co.id – PALANGKA RAYA – Sebagaimana diketahui sejak akhir pekan lalu, pihak PLN sempat melakukan pemutusan aliran listrik pada sejumlah kantor OPD pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya

Pemutusan berlangsung selama tiga hari, dan pada 1 Februari, PLN baru menyalakan kembali aliran listrik.

“Sangat disayangkan hal ini terjadi, maka itu kami meminta perlu dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait, yakni PLN UWH Kalselteng UP serta sejumlah kepala OPD,”ungkap Ketua DPRD Palangka Raya Sigit K Yunianto, usai memimpin RDP, Senin (1/2/2021).

Menurut Sigit, tujuan digelarnya RDP adalah untuk mencari solusi terkait pemutusan arus listrik dilingkungan instansi Pemko Palangka Raya yang dilakukan pihak PLN.

“Kami heran saja, PLN juga bagian dari pemerintah, kenapa tidak bisa saling berkoordinasi dan berkomunikasi yang baik.Toh pemerintah daerah pasti bayar kok, tidak mungkin tidak bayar,” tukasnya

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, alasan adanya keterlambatan pembayaran listrik dikarenakan masih dalam proses. Sebab, saat ini manajemen keuangan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sekarang telah berubah menjadi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kemendagri.

“Pada intinya pemko tengah berproses terkait hal itu. Jadi saya harap pihak terkait dapat saling berkoordinasi, tidak langsung main putus,”timpal Sigit.

Adapun dalam RDP itu Sigit mengaku kecewa dengan pihak PLN, karena Manajer PLN Cabang Palangka Raya tidak berkenan menghadiri RDP dengan alasan sedang dinas luar ke Surabaya.

RDP ini hanya diwakilkan oleh Manager Pemasaran PLN Cabang Palangka Raya, Aris dan Manager PLN Rayon Timur, Yudha Prahara G.

“Kita akan menunggu keputusan selanjutnya begitu manajer hadir untuk memberikan keterangan pada RDP berikutnya,,”tegas Sigit. Sog/hdr