Layanan Kesehatan di Daerah Pelosok Jadi Sorotan Dewan Kalteng
Bahas Sistem Ekonomi Pancasila, Ketua DPD-RI bersama rombongan Kunker ke UPR
FOTO : Rektor UPR Dr. Andrie Elia, SE, MSi bertukar cinderamata bersama Ketua DPD-RI Ir. H. AA La Nyalla Mattalitti, Senin (17/1/2022).
Kaltengnews.co.id – PALANGKA RAYA – Universitas Palangka Raya (UPR) mendapat sebuah kehormatan atas kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) bapak Ir. H. AA La Nyalla Mattalitti beserta rombongan, dalam rangka kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Senin (17/1/2022) pagi.
Setibanya di kampus tertua di wilayah Bumi Tambun Bungai, AA La Nyalla Mattalitti beserta rombongan disambut langsung oleh Rektor UPR Dr. Andrie Elia, SE, MSi dengan ritual penyambutan tamu kehormatan.
Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat tema ‘Sistem Ekonomi Pancasila untuk Indonesia Yang Berdaulat’.
Dalam sambutannya, Ketua DPD-RI Ir. H. AA La Nyalla Mattalitti menyampaikan bahwa sejak Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945, konsep ekonomi Pancasila masih belum pernah secara sempurna diterapkan, baik itu di era Orde Lama, Orde Baru maupun di era Reformasi hingga sekarang ini.
“Saya memberikan apresiasi kepada UPR, karena telah mengangkat tema ini sebagai bahan kajian sekaligus pokok gagasan pemikiran bersama dalam kegiatan FGD hari ini. Persoalan ekonomi akan menjadi semakin kompleks, ketika diperhadapkan dengan persoalan-persoalan fundamental di sebuah negara, baik itu kemiskinan, pengangguran, kemakmuran dan kesejahteraan sebuah negara, apalagi jika itu dikaitkan dengan tujuan hakiki berdirinya suatu negara ini, yakni untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Ketua DPD-RI dihadapan para peserta kegiatan FGD hari ini.
Lebih lanjut, AA La Nyalla Mattalitti juga mengungkapkan bahwa disinilah sebuah konsep perekonomian nasional akan diuji.
“Karena, bukanlah suatu keberhasilan apabila sebuah kebijakan ekonomi nasional, hanya melahirkan segelintir konglomerat, dan sebaliknya justru melahirkan puluhan bahkan ratusan juta rakyat miskin. Dimana, esensi kecukupan dari rakyat itu sendiri adalah bagaimana rakyat bisa memiliki akses terhadap sandang, pangan dan papan dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan secara mudah dan murah.”
“Potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia, sebenarnya sangat cukup untuk memenuhi itu semua, dan itu perlu menjadi perhatian kita bersama, dimana hal itu semata-mata hanya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia di seluruh wilayah sampai pelosok daerah,” bebernya.
