Menuju Badan Layanan Umum, Upaya UPR Perlu Didukung Masyarakat dan Pemda Kalimantan Tengah

Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah ini juga menuturkan ketika nanti UPR telah disetujui menjadi BLU, maka kami akan segera mensosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah Kalimantan Tengah, supaya nanti tidak terkejut.

“Ketika nanti telah disetujui menjadi BLU, maka sumber pembiayaan 50 persen dari negara, dan 50 persennya lagi dari upaya UPR itu sendiri, dengan menggali sumber-sumber dari dana masyarakat.

“Sedangkan, sementara ini UPR masih berbentuk Satuan Kerja (Satker). Dimana, untuk Satker tidak boleh memungut dana dari masyarakat, selain bersumber dari Uang Kuliah Tunggal (UKT). Akan berbeda, ketika nanti telah disetujui menjadi BLU. Hal ini, nantinya juga akan didiskusikan bersama Wakil Rakyat di DPRD. Karena, hal ini sangat penting dan perlu disosialisasikan,” ungkapnya.

Lebih dalam, Dr. Andrie Elia juga mengungkapkan bahwa ada sejumlah keuntungan ketika UPR menjadi BLU. Dimana, upaya menjadikan PTN seperti UPR menjadi BLU memang juga didorong oleh pemerintah pusat melalui Kemendibukristek RI.

Karena nanti untuk sumber pembiayaan tidak lagi sepenuhnya bergantung dan membebani negara. Disini, adanya peran serta masyarakat dan pemerintah daerah, untuk bersama-sama memajukan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul dan Berdaya Saing Global.

Selain itu, ketika nanti UPR sudah menjadi BLU, maka aset yang dimiliki bisa dimanfaatkan atau dibisniskan sebagai sumber pendapatan, tujuannya untuk pengembangan institusi, dan pengembangan sarana prasarana UPR itu sendiri.

“Artinya, jika nanti UPR sudah menjadi BLU, maka UPR akan memiliki otonom sendiri, lebih fleksibel dan memiliki kemandirian. Karena, 50 persen anggaran bersumber dari negara dan 50 persennya lagi bersumber dari dana masyarakat,” katanya.

Hal ini, akan beda halnya dengan PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum). Dimana 100 persen anggaran sepenuhnya bersumber dari dana masyarakat dan dukungan dari pemerintah daerah, seperti UGM dan UI misalnya yang kini sudah menjadi PTNBH.

“Ya, saya berharap seraya mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, untuk bersama-sama turut mendukung dan mendoakan, upaya yang dilakukan oleh kami untuk menjadikan UPR menjadi BLU, dengan tujuan agar UPR dapat lebih berkembang lagi,” harapnya.

Perlu diketahui pula, saat ini dari sisi pembiayaan, UPR masih membutuhkan dana tambahan sebesar 40 sampai 50 persen dari anggaran yang ada atau setara Rp. 60 Miliar dana tambahan dari anggaran yang ada, pada tiap tahunnya.

Sehingga, saat ini UPR masih mencoba menggali sumber pendanaan dari anggaran negara. Dimana, anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk berbagai hal yang dianggap penting, seperti untuk pembiayaan operasional 3 (tiga) buah gedung baru milik UPR.

Meliputi, 1 (satu) buah Gedung Pusat Pengembangan IPTEK dan Inovasi Gambut (PPIIG) UPR yang memiliki 7 (tujuh) lantai, dilengkapi dengan sarana prasarana (Sapras) pendukung, seperti adanya lift, laboratorium dan ruang perkuliahan, termasuk pula tenaga kebersihan dan tenaga operasionalnya, dimana untuk biaya operasional sekitar Rp. 6 Miliar per tahunnya.

Selain itu, ada pula 2 (dua) buah gedung perkuliahan baru milik UPR yang sedang dalam finishing, masing-masing memiliki 6 (enam) lantai, juga dilengkapi dengan Sapras pendukung. Dan dipastikan, itu juga membutuhkan anggaran untuk pembiayaan operasional yang tidak sedikit.

“Sehingga demikian, sangat wajar apabila UPR perlu didukung untuk menuju BLU. Harapannya, upaya yang dilakukan oleh UPR saat ini, juga mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah Kalimantan Tengah.” tutupnya. (YS)

TONTON JUGA BERITA VISUAL LAINNYA di 
KALTENGNEWS TV