Jakarta,GK – Anggota Komisi IX Irma Suryani mengibaratkan defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seperti kutukan. Pasalnya, sejak pertama dilaksanakan melalui program JKN pada 2014 hingga pertengahan 2017, defisit selalu saja terjadi. “Seakan BPJS Kesehatan ini ditakdirkan untuk selalu defisit. Tahun 2014, defisitnya Rp 3,3 trilliun, tahun 2015 meningkat menjadi Rp 5,7 trilliun. Sedangkan, semester 1 pada …
Read More »Politik
Pemanfaatan Energi RI Tertinggal Jauh Dari Korsel
Seoul ,GK- Berdasarkan data dari International Atomic Energy Agency (IAEA), hingga bulan April 2014, terdapat 435 unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang dioperasikan oleh 31 negara, dengan total kapasitas terpasang sebesar 372.751 MW. Korea Selatan adalah salah satu contoh negara yang menikmati dampak pemanfaatan energi nuklir bagi kesejahteraan rakyatnya. Menurut data IAEA, industri nuklir telah menjadi bagian integral pembangunan negara teraebut yang mengubahnya …
Read More »Jalan Terjal Revisi UU Otsus Papua
Jakarta,GK- Dasar pemikiran kebijakan otonomi khusus merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki berbagai ketertinggalan serta ketimpangan yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Otsus juga merupakan hasil perjuangan panjang untuk mewujudkan hak-hak dasar penduduk asli Papua. “Namun dalam realitasnya, pemerintahan Otonomi Khusus Papua, terdapat kelemahan kebijakan yuridis normatif, antara lain kurang sinkron pengaturan level kewenangan pemerintah dengan pemerintah kabupaten/ kota …
Read More »Berstatus Permanen Panwaslu harus Tingkatkan Kinerja
Jakarta,GK- Menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Anggota Komisi II DPR Kresna Dewanata Phrosakh meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kota dan kabupaten agar selalu meningkatkan kinerjanya. Menurutnya, secara kelembagaan, badan ini sudah tidak bersifat ad hoc lagi, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang perubahan status pengawas kabupaten/kota. “Dengan status bukan ad hoc lagi maka ini diharapkan mampu memacu kinerja bawaslu hingga …
Read More »Idealnya Kalteng Harus Miliki 22 Kabupaten
Ketua Komisi A DPRD Provinsi Kalteng, Fredi Ering Palangka Raya, GK – Provinsi Kalimantan Tengah diproyeksikan secara ideal harus memiliki minimal 22 kabupaten/kota Daerah Otonomi Baru (DOB). Provinsi dengan luasan kurang lebih 1,5 kali pulau jawa dengan 156.000 km2 dan 56 juta hektar dengan daerah otonomi kabupaten/kota saat ini dirasakan masih sangat kurang, Demikian dicetuskan Ketua Komisi A DPRD Provinsi …
Read More »Belum Ada Titik Temu Soal Presidential Treshold NasDem Siap Tempuh Voting
Jakarta,GK – Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi NasDem Johny G Plate menegaskan, di sisa waktu sebelum rapat paripurna 20 Juli 2017, kesepakatan terkait ambang batas pemilihan presiden atau presidential treshold mestinya sudah ada titik temu. NasDem berharap, keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat. Namun ia menegaskan, NasDem selalu siap untuk segala kondisi. “Jika belum juga ada kesepakatan maka Nasdem …
Read More »