PANGKALAN BUN – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kalimantan Tengah, kembali memasuki tahap penguatan operasi setelah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan koordinasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Pemerintah menyatakan telah menyiapkan dukungan pemadaman darat dan udara. Namun, hingga Kamis (15/10/2026) pagi, salah satu hambatan utama masih berupa kabut asap yang membatasi jarak pandang penerbangan. Kondisi itu membuat helikopter water bombing belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Raja Juli mengatakan, terdapat enam helikopter water bombing yang tersedia di Kalimantan Tengah. Kementerian Kehutanan kini menjajaki pemindahan pangkalan operasional ke Bandara Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, yang berdasarkan informasi awal memiliki kondisi jarak pandang lebih memungkinkan.
“Kami tengah menjajaki kemungkinan meminjam satu helikopter dari Kalimantan Selatan dan menggeser armada dari wilayah lain, termasuk Riau, apabila kondisi penerbangan memungkinkan,” ungkap Raja Juli.
Rencana tersebut belum berarti seluruh armada sudah beroperasi di lokasi kebakaran. Pelaksanaannya tetap bergantung pada cuaca, jarak pandang, kesiapan operasional, dan keselamatan penerbangan.
Sekitar 160 Personel dan 30 Sumur Bor Disiapkan
Dalam koordinasi penanganan karhutla pada 14 Oktober 2026 di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kementerian Kehutanan memetakan sejumlah lokasi prioritas yang perlu diperkuat pengendalian apinya.
Lokasi tersebut mencakup kawasan Pesalat yang mendekati zona pemberian pakan satwa, Teluk Pulai, alur Sungai Bulu Kecil dan Sungai Bulu Besar, serta kawasan Sungai Baung dan Tanjung Rengas.
“Bentang api di salah satu lokasi prioritas mencapai sekitar dua kilometer,” sebut Raja Juli.
Kementerian Kehutanan memperkirakan sekitar 30 sumur bor diperlukan untuk mendukung pemadaman. Sekitar 160 personel gabungan juga disiapkan untuk memperkuat operasi di lapangan. Selain itu, pembuatan sekat bakar dipertimbangkan dengan memperhitungkan kedalaman gambut dan kebutuhan mencegah api masuk ke zona inti taman nasional.
Untuk titik yang sulit dijangkau, personel dan logistik direncanakan ditempatkan selama beberapa hari agar operasi dapat berlangsung berkelanjutan tanpa mengharuskan petugas berulang kali keluar-masuk kawasan.
Operasi darat melibatkan Manggala Agni Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BPBD, relawan, dan Masyarakat Peduli Api. Pemerintah juga mendorong penguatan kelompok masyarakat peduli api di 15 desa sekitar TN Tanjung Puting.
Di sisi lain, operasi modifikasi cuaca direncanakan pada 15-16 Oktober 2026 dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan awan hujan. Penerbangan untuk mendukung operasi tersebut juga mempertimbangkan alternatif dari Bandara Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan, “apabila kondisi di wilayah Kalteng belum mendukung,” ucapnya.
Seluruh langkah itu masih perlu dibedakan antara rencana, pengerahan yang sudah berlangsung, dan hasil pemadaman yang benar-benar terukur. Pengumuman jumlah armada atau personel, misalnya, belum otomatis menunjukkan bahwa luas dan intensitas kebakaran telah menurun.
Relawan Menarik Personel, Meminta Dukungan Udara
Penguatan operasi pemerintah berlangsung setelah relawan gabungan dari Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan (YOHK) dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kotawaringin Barat memutuskan menarik sementara seluruh anggotanya dari kegiatan pemadaman di lapangan.
Keputusan tersebut disampaikan pada Minggu (11/10/2026). Relawan menilai upaya pemadaman yang telah dilakukan belum menunjukkan perubahan signifikan, sedangkan kemampuan mereka untuk menangani api secara langsung sudah mencapai batas.
“Kami meminta pemerintah segera mengerahkan water bombing untuk membantu pemadaman di kawasan konservasi yang menjadi habitat orangutan tersebut,” ucap perwakilan relawan, Moncos.
Kritik relawan bukan semata-mata mengenai jumlah personel di lapangan. Persoalan yang mereka soroti adalah kesenjangan antara tingkat kesulitan kebakaran dan kemampuan pemadaman yang tersedia, terutama ketika api berada di kawasan gambut yang sulit dijangkau.
Kebakaran pada ekosistem gambut memerlukan pengendalian yang berkelanjutan. Api yang tampak mereda di permukaan belum tentu sepenuhnya padam apabila masih terdapat bara di bawah permukaan. Karena itu, operasi darat, ketersediaan air, akses ke titik api, dan dukungan udara perlu bekerja secara terpadu.
Kemenhut Menyebut Operasi Udara Telah Diajukan Sejak September
Kementerian Kehutanan, melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Ristianto Pribadi, sebelumnya menyatakan bahwa pengajuan operasi water bombing telah dilakukan sejak 9 September 2026.
“Operasi udara sempat berlangsung pada 20-22 September. Namun, kebakaran saat itu belum sepenuhnya terkendali,” ujar Ristianto.
Balai Taman Nasional Tanjung Puting kemudian kembali mengajukan permohonan dukungan water bombing pada 2 Oktober untuk wilayah Kotawaringin Barat dan Seruyan. Surat susulan diterbitkan pada 9 Oktober, dengan penambahan sasaran di sekitar Pos Tanjung Harapan, Resor Pesalat.
Kementerian menyebut asap tebal dan keterbatasan jarak pandang menjadi hambatan utama untuk melanjutkan pemadaman dari udara. Keselamatan penerbangan menjadi pertimbangan agar pengerahan helikopter tidak dipaksakan dalam kondisi yang tidak memenuhi persyaratan.
“Kami telah mengerahkan personel bantuan kendali operasi dari unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, serta memperkuat dukungan anggaran, sarana, prasarana, pemantauan, dan evaluasi pengendalian kebakaran,” bebernya.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dukungan udara bukan baru diminta setelah relawan mengundurkan diri. Permohonan telah diajukan sebelumnya, tetapi menghadapi kendala operasional. Meski demikian, alasan teknis tersebut tetap menyisakan pertanyaan mengenai seberapa cepat alternatif operasional dapat disiapkan ketika kondisi kebakaran memburuk.
Kritik WALHI, Kunjungan Pejabat Harus Menghasilkan Solusi
Perdebatan mengenai efektivitas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah juga telah muncul jauh sebelum penarikan relawan di Tanjung Puting.
Sebelumnya, WALHI Kalimantan Tengah mengkritik kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke kawasan Petuk Katimpun, Palangka Raya. Direktur Eksekutif WALHI Kalteng, Firman Palanungkai menilai kunjungan pejabat yang banyak menampilkan kegiatan simbolik belum tentu menghasilkan solusi konkret untuk mengatasi kebakaran.
WALHI mempertanyakan dampak nyata dari rangkaian kunjungan pejabat terhadap penanganan di lapangan. “Anggaran perjalanan pejabat akan lebih bermanfaat apabila dialihkan untuk memperkuat peralatan dan operasi pemadaman,” sebutnya.
Kini, kunjungan Raja Juli ke Kotawaringin Barat pada 14 Oktober 2026, diikuti pengumuman langkah operasional yang lebih spesifik; pemetaan sasaran pemadaman, penyiapan sumur bor, penguatan personel, kajian pangkalan alternatif helikopter, dan rencana operasi modifikasi cuaca.
Langkah-langkah tersebut memberi dasar yang lebih konkret untuk dievaluasi. Namun, pengumuman rencana belum cukup untuk menjawab kritik yang selama ini disampaikan relawan dan organisasi lingkungan.
“Pembuktiannya terletak pada pelaksanaan di lapangan dan hasil yang bisa diukur,” kata Firman.
Pelaksanaan dan Hasil Menjadi Ukuran Berikutnya
Hingga pagi 15 Oktober, sejumlah tindakan masih berada pada tahap persiapan atau pengkajian, khususnya pemindahan pangkalan helikopter dan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.
Karena itu, perkembangan penting berikutnya bukan hanya apakah armada tersedia, tetapi kapan helikopter benar-benar dapat beroperasi, berapa kali misi pemadaman dilakukan, berapa sumur bor yang berfungsi, dan bagaimana perkembangan titik-titik api di lokasi prioritas.
Tanjung Puting bukan sekadar lokasi kebakaran. Kawasan ini merupakan habitat satwa liar yang dilindungi, termasuk orangutan, sekaligus kawasan konservasi yang membutuhkan perlindungan jangka panjang.
Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk mengerahkan sumber daya yang tersedia. Tantangan sekarang adalah memastikan bahwa rencana pemadaman darat dan udara dapat diwujudkan, koordinasi tidak berhenti pada rapat, dan perkembangan penanganan dilaporkan dengan data yang dapat diuji.
Di tengah keterbatasan cuaca dan medan, keselamatan petugas tetap harus dijaga. Namun, transparansi mengenai langkah yang terlaksana dan hasil yang dicapai juga menjadi bagian penting dari akuntabilitas penanganan bencana di Taman Nasional Tanjung Puting.(fah/*)
Komentar