JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta pengembangan kecerdasan artifisial atau AI di Indonesia diarahkan pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar kecanggihan teknologi.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam XI International Scholas Chairs Congress 2026 di Kura-Kura Bali, Denpasar.
“Meaningful AI, yaitu AI yang memberikan manfaat nyata,” ujar Meutya.
Menurut pemerintah, AI kini bergerak dari fase eksperimentasi menuju penggunaan dalam pembelajaran, pekerjaan, layanan kesehatan, pelayanan publik, hingga pengambilan keputusan.
Karena itu, pertanyaan utama tidak lagi hanya tentang kemampuan mesin, tetapi bagaimana manusia dan institusi mengarahkan teknologi tersebut.
“Apakah manusia dan institusi siap,” kata Meutya.
Konsep Meaningful AI yang didorong pemerintah mencakup lima bidang: produktivitas, kepentingan publik, inklusi, daya saing, dan ketahanan.
Pemanfaatan AI untuk kepentingan publik diarahkan pada pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan sistem pangan. Pada sisi lain, AI untuk ketahanan diarahkan membantu masyarakat menghadapi keamanan siber, bencana, serta risiko perubahan iklim.
Indonesia juga diminta tidak berhenti menjadi pasar teknologi yang dikembangkan pihak lain. Pemerintah mendorong pembangunan kemampuan nasional melalui kebijakan, riset, talenta, investasi, dan infrastruktur.
“Indonesia tidak cukup hanya menjadi pasar,” tegas Meutya.
Kemkomdigi juga menyebut telah memfasilitasi 150 pelaku UMKM di Wonogiri dan Banyuwangi dalam pemanfaatan AI untuk perencanaan bisnis, fotografi produk, branding, produksi konten, dan pemasaran digital.
Dalam tata kelola, pemerintah menyiapkan National AI Roadmap 2026-2029 serta regulasi etika AI berbasis risiko. Prinsip yang disiapkan meliputi kemanusiaan, keselamatan, transparansi, akuntabilitas, pelindungan data pribadi, keberlanjutan lingkungan, dan penghormatan terhadap kekayaan intelektual.
“Pemerintah harus menyediakan arah dan perlindungan,” kata Meutya.
Arah kebijakan ini relevan bagi sektor pendidikan, layanan pemerintah, UMKM, pertanian, dan industri di daerah, termasuk Kalteng, karena pemanfaatan AI akan semakin bersinggungan dengan layanan publik dan aktivitas ekonomi.(*)
Komentar