SAMPIT – DPRD Kotawaringin Timur mendorong pemerintah daerah menggunakan data dan analisis BMKG sebagai dasar kebijakan menghadapi kekeringan, karhutla, dan risiko bencana hidrometeorologi.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotim Muhammad Kurniawan Anwar mengatakan informasi cuaca seharusnya tidak berhenti sebagai prakiraan, tetapi diterjemahkan menjadi langkah kesiapsiagaan konkret.
“Harus diterjemahkan menjadi kebijakan,” kata Kurniawan.
Menurut dia, informasi cuaca berkaitan langsung dengan ketersediaan air, pertanian, kesehatan masyarakat, dan potensi kebakaran hutan dan lahan.
Paparan BMKG yang diterima DPRD menunjukkan kondisi El Nino pada 2026 berada pada intensitas sangat kuat dan diperkirakan bertahan hingga awal 2027. Puncak musim kemarau Kalteng diprediksi berlangsung pada Agustus-September dengan durasi sekitar lima sampai enam bulan.
Curah hujan Kalteng pada September juga diprakirakan masih rendah, sekitar 0-100 milimeter. Kondisi tersebut membuat periode September perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan air dan pencegahan karhutla.
“Artinya kita belum boleh lengah,” ujar Kurniawan.
Ia meminta pemerintah menyiapkan personel, sumber air, pemadaman, distribusi air bersih, dan perlindungan lahan pertanian berdasarkan risiko wilayah.
Kurniawan juga mengingatkan agar kebijakan tidak berhenti pada respons terhadap kejadian yang sudah berlangsung. Pemerintah perlu membangun pola antisipasi berdasarkan perubahan kondisi cuaca.
“Pemadaman, kesiapan personel, sumber air,” tegasnya.
BMKG memperkirakan awal musim hujan 2026/2027 di Kalteng berlangsung bertahap mulai dasarian II Oktober hingga dasarian III November, dengan puncak musim hujan diperkirakan pada Desember 2026-Januari 2027.
Bagi Kotim, perubahan fase musim tersebut berarti kebijakan kebencanaan perlu disiapkan untuk menghadapi dua risiko sekaligus: kekeringan dan karhutla saat ini, kemudian peningkatan curah hujan pada bulan-bulan berikutnya.(SM/*)
Komentar