Kaltengnews.co.id, Palangka Raya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah menyoroti kondisi keuangan daerah yang dinilai masih terbatas akibat belum optimalnya realisasi transfer dana dari pemerintah pusat.
“Semua jenis transfer pusat, baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun bagi hasil, mengalami penurunan. Sementara daerah harus menanggung kebutuhan belanja pegawai yang terus bertambah,”ucap Anggota DPRD Kalteng Sudarsono.
Oleh karena itu, DPRD mendorong agar pemerintah provinsi lebih fokus menyusun anggaran berbasis prioritas.
“Dalam kondisi seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah menajamkan program. Hal-hal yang benar-benar mendesak diprioritaskan, sementara kegiatan yang kurang urgent perlu dikurangi,” tambahnya.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan badan pendapatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Beberapa waktu lalu kami turun langsung ke Pulau Besau untuk menyinkronkan data yang berhubungan dengan potensi pendapatan, seperti perusahaan pengguna air permukaan,” lanjutnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong optimalisasi penerimaan dari pajak kendaraan hingga alat berat.
“Data menunjukkan jumlah alat berat yang masuk ke Kalimantan Tengah mencapai ribuan unit, terutama untuk mendukung proyek strategis nasional. Ini seharusnya bisa menjadi sumber PAD yang signifikan jika ada sinergi yang jelas antar instansi,” ungkapnya.