Kaltengnews.co.id, Palangka Raya – Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dinilai akan berdampak besar terhadap rencana pembangunan Kalimantan Tengah (Kalteng) pada tahun 2026. Pemotongan ini dikhawatirkan menghambat sejumlah program prioritas daerah yang bergantung pada dukungan anggaran pusat.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, mengatakan berkurangnya alokasi TKD otomatis akan memengaruhi kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan.
“Yang pasti kalau berkurangnya anggaran otomatis banyak berkurang pembangunan. Nah, cuman nanti kita bahas bersama pemerintah daerah,” ujarnya di Palangka Raya, Selasa, 14 Oktober 2025.
Menurut Ansyari, kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola anggaran seefisien mungkin. Efisiensi, kata dia, harus dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan publik.
“Artinya tentu tidak semua ya, banyak juga yang harus berkorban. Kita juga harus mengurangi belanja perjalanan seperti itu,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalteng akan kembali membahas langkah-langkah penyesuaian anggaran agar dampak pemangkasan tidak terlalu besar terhadap pelayanan masyarakat.
“Nanti kita bahas lagi dengan Pemprov,” pungkasnya. (Rn)