Antisipasi Kemarau, Kalteng Gelar Apel Kesiapsiagaan Karhutla
DPRD Kawal Ketat Dapur Umum demi Gizi Anak Sekolah

Ketua komisi I DPRD Palangka Raya, Mukarramah
Kaltengnews.co.id, Palangka Raya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menyatakan komitmennya mendukung penuh rencana pembangunan dapur umum sebagai salah satu sarana penunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari program prioritas nasional dan daerah.
Mukarramah mengatakan bahwa keberadaan dapur umum sangat strategis untuk memastikan program MBG dapat berjalan secara berkelanjutan dan merata, terutama bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu di sekolah-sekolah dasar dan menengah.
“Dapur umum ini bukan hanya tempat memasak, tetapi jantung logistik bagi suksesnya program makan bergizi gratis. Kami di DPRD siap mendukung baik dari sisi kebijakan anggaran maupun pengawasan agar pembangunan dan operasionalnya berjalan maksimal,” tegas Mukarramah, Senin (26/5/2025)
Ia menambahkan, penyediaan makanan bergizi secara rutin untuk anak sekolah sangat penting sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan SDM. Gizi yang cukup dan seimbang terbukti meningkatkan konsentrasi belajar dan daya tahan tubuh anak, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap prestasi dan masa depan mereka.
Lebih lanjut, DPRD juga menilai pentingnya sinergi antara pemerintah kota, dinas pendidikan, dinas kesehatan, serta masyarakat, termasuk PKK dan pelaku UMKM lokal, dalam pelaksanaan dapur umum ini.
“Kalau bisa, bahan makanan disuplai dari petani dan pelaku UMKM lokal. Selain menciptakan ketahanan pangan, ini juga mendorong ekonomi kerakyatan,” ucap Mukarramah.
Di sisi lain, dia juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal kebijakan ini agar benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Ia menekankan pentingnya pengelolaan dapur umum yang transparan, higienis, dan memiliki standar gizi sesuai pedoman nasional.
“Jangan sampai hanya seremonial. Kita ingin program ini berjalan terstruktur dan tepat sasaran. Jadi, pengawasan dari DPRD dan partisipasi publik juga sangat diperlukan,” ujarnya.
DPRD Kota Palangka Raya juga berharap pembangunan dapur umum tidak hanya terpusat di kota, melainkan menjangkau kawasan pinggiran dan permukiman padat penduduk yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
Dengan kesiapan regulasi dan dukungan dari berbagai pihak, program MBG diharapkan bisa menjadi solusi nyata terhadap masalah gizi anak serta menekan angka stunting di Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah Kota Palangka Raya.
“Ini bukan hanya soal makan gratis, tapi soal keadilan sosial. Semua anak berhak mendapatkan makanan sehat setiap hari. Ini bagian dari tanggung jawab negara dan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Dia memastikan akan terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap setiap progres pembangunan dapur umum, serta memastikan kualitas makanan yang disajikan sesuai standar dan mendukung pertumbuhan anak-anak di usia emas mereka. (Wid/HAR)