Reses di Bartim, Siswandi: Permintaan Bantuan Hibah Ambulan Desa jadi Usulan Prioritas 

 Reses di Bartim, Siswandi: Permintaan Bantuan Hibah Ambulan Desa jadi Usulan Prioritas 

FOTO: Waket Komisi III DPRD Kalteng, saat melaksanakan kunjungan reses perorangan ke beberapa desa di Kabupaten Barito Timur, baru-baru ini

PALANGKA RAYA, Kaltengnews.co.id – Wakil Ketua (Waket) Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Siswandi menyampaikan secara umum usulan atau aspirasi dari warga sejumlah desa yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Barito Timur.

“Adapun usulan atau aspirasi yang berhasil dihimpun, utamanya adalah di bidang kesehatan, seperti permintaan bantuan hibah mobil ambulan desa, peningkatan sarana prasarana (sapras) fasilitas kesehatan (Faskes) hingga usulan pemenuhan tenaga kesehatan (Nakes),” ujar dia, Jumat (01/09/2023).

Siswandi mengatakan beberapa lokasi yang telah dikunjungi, diantaranya Desa Lampeong, Desa Tumpung Ulung dan masih ada lagi beberapa desa lainnya di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Barito Timur.

Menurut dia, usulan permintaan hibah mobil ambulan desa, saat ini memang benar-benar sangat dibutuhkan oleh warga setempat. Pasalnya, di desa-desa sekitar memang masih belum memiliki ambulan desa.

“Diharapkan, melalui keberadaan mobil ambulan desa, maka penanganan medis lebih lanjut, khususnya bagi warga di saat kondisi urgent (darurat, red) dapat segera di rujuk ke ibukota kecamatan ataupun ibukota kabupaten yang memiliki fasilitas, sapras, peralatan dan tenaga kesehatan yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan desa,” ujar dia lagi.

Siswandi juga menyampaikan aspirasi warga di sektor lainnya, seperti adanya usulan peningkatan jalan usaha tani, peningkatan sarana dan prasana ibadah, sampai pada permintaan bantuan hibah alat olah raga.

“Saya rasa, usulan atau aspirasi dari warga setempat, terkait permintaan bantuan hibah mobil ambulan desa memang sepatutnya untuk ditindaklanjuti kedalam RPJMD provinsi maupun kabupaten.”

“Kapan perlu, itu juga disarankan, dalam upaya penyediaannya, pemerintah daerah semestinya juga bisa menggandeng pihak perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan maupun pertambangan, supaya dapat turut serta membantu melalui program CSR-nya,” demikian tutup Siswandi. (YS)

 

Yundhy Satrya ^ Kaltengnews.co.id

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!