Tak Semua Daerah Siap Terapkan Biodiesel B35

PALANGKA RAYA, Kaltengnews.co.id – Anggota Komisi VII DPR RI, H. Nasyirul Falah Amru, S.E., M.AP., menyampaikan ada beberapa pokok bahasan penting yang dibiperbincangkan dalam pertemuan bersama dengan mitra kerja dari Kementerian ESDM dan BRIN beserta stakeholder dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Kunjungan Kerja Reses di Provinsi Kalimantan Tengah ini, salah satunya berkenaan dengan kesiapan setiap daerah untuk menerapkan Biodiesel B35.

H. Nasyirul mengatakan Biodiesel B30 memang sebelumnya sudah diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia. Selanjutnya, pada Februari 2023 kemaren, pemerintah kembali mencanangkan untuk penerapan Biodiesel B35.

“Namun nyatanya, tidak semua daerah siap menerapkan, lantaran adanya beberapa alasan yang menjadi kendala-kendala yang harus sesegeranya diselesaikan. Kondisi ini, harusnya seluruh stakeholder dan mitra kerja terkait, termasuk pula bersama dengan pihak PT. Pertamina, dalam hal ini Patra  Niaga untuk duduk bareng guna membahas dan menemukan solusi-solusinya,” ujar Anggota Komisi VII asal Dapil X Lamongan-Jawa Timur, saat dibincangi redaksi Kaltengnews.co.id, Jumat (14/07/2023) malam, di M-Bahalap Hotel, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Lanjut Gus Falah sapaan akrab H. Nasyirul Falah Amru, S.E., M.AP., mengatakan adapun beberapa kendala, sehingga tidak semua daerah siap menerapkan Biodiesel B35, diantaranya yakni terkait fasilitas-fasilitas terutama untuk penyimpanan Biodiesel B35 supaya dapat lebih baik di SPBU-SPBU. Harapannya, pemerataan penerapan Biodiesel B35 dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.

Kemudian, Ia juga menuturkan saat ini Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) masih belum bisa menerima, konon katanya masih belum sesuai dengan Uero 4 Indonesia (standar emisi gas buang bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, red). Sehingga, dalam hal ini semua pihak harus duduk bareng (berdiskusi bareng, red).

“Dengan melakukan diskusi bareng, harapannya akan melahirkan sejumlah solusi tepat agar Biodiesel B35 dapat diterapkan secara merata. Hal penting lainnya, saat memproduksi Biodiesel B35, pemerintah harus benar-benar memperhatikan berbagai hal, supaya dapat sesuai dengan Uero 4 Indonesia,” harap dia.

Ia juga menambahkan hal penting lainya, yakni proses produksi Biodiesel B35 hendaknya dapat lebih diperpendek lagi. Apabila, proses produksinya panjang maka kadar airnya akan meningkat, tentunya akan menghasilkan kualitas yang buruk dan juga akan menghambat produksi.

“Sejatinya, apabila Biodiesel B35 dapat diterapkan di seluruh daerah, serta kualitasnya pun sesuai standar Uero 4 Indonesia maka diyakini, kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap Import Solar,” tandas Gus Falah. (YS)