Legislator DPRD Kalteng ini Dorong Pengembangan TNTP

Kaltengnews.co.id, PALANGKA RAYA – Wakil Rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara, H. Jubair Arifin mendorong pengembangan taman nasional Tanjung Puting yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurut Dia, saat ini dari segi pengelolaan taman nasional itu sudah cukup baik, akan tetapi dari segi pengembangan masih ada beberapa yang perlu diperhatikan seperti infrastruktur serta fasilitas penunjang yang ada di wilayah setempat.

“Pada Beberapa waktu lalu, saya melaksanakan kunjungan reses perseorangan ke Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). Tujuan kunjungan itu yakni untuk melihat sejauh mana pengelolaan taman nasional tersebut baik dari segi keamanan maupun terkait kehidupan masyarakat disekitarnya,” ujar Dia, Selasa (02/05/2023).

Lanjut Dia, dari sisi sinergitas antara pihak pengelola taman nasional Tanjung Puting dengan masyarakat sekitar sudah sangat bagus, misalnya seperti bekerja sama dalam hal menjaga kelestarian alam serta flora dan fauna yang ada di Tanjung Puting.

Selain itu, berdasarkan informasi bahwa pihak taman nasional Tanjung Puting juga melakukan pembinaan dan memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar untuk mengembangkan usaha baik itu pertanian, perikanan, serta perkebunan seperti melakukan pembinaan dengan pelatihan-pelatihan, penelitian, menyalurkan bantuan bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain.

“Kalau dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara ke taman nasional Tanjung Puting, berdasarkan informasi yang kita dapatkan itu cukup besar dan melampaui target yang ditentukan. Ini patut kita apresiasi, dan intinya agar taman nasional ini bisa terus mengalami perkembangan harus perlu didorong,” ujar Dia lagi.

Tidak hanya itu, Dia juga mengimbau kepada para pengusaha yang beroperasi di wilayah taman nasional Tanjung Puting supaya dapat berpartisipasi dalam upaya memajukan aset nasional tersebut dengan bersama-sama pemerintah mendorong pengembangannya, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitas penunjangnya.

“Kemudian yang paling penting yaitu terkait gangguan keamanan disana, sebab sampai saat ini masih ada kegiatan-kegiatan yang dianggap mengganggu seperti aktivitas penambangan liar serta perambahan hutan atau illegal logging. Itu terjadi dan kurang pantauan karena minimnya petugas jagawana atau polisi hutan disana, jadi ini perlu juga diperhatikan,” tandas Dia. (YS)