Harga Karet dan Rotan Tak Stabil, Warga Manduing Taheta Usulkan Program Pemberdayaan UMKM

Kaltengnews.co.id, PALANGKA RAYA – Masih belum stabilnya harga jual komoditi usaha perkebunan masyarakat, khususnya karet dan rotan menjadi aspirasi atau keluhan yang disampaikan oleh warga Desa Manduing Taheta, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Rakyat asal Dapil Kalteng I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas, Dra. Hj. Siti Nafsiah, MSi.

“Berdasarkan hasil kunjungan reses perseorangan pada beberapa waktu lalu, diketahui bahwa salah satu mata pencaharian masyarakat Desa Manduing Taheta, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, ada yang bergerak di sektor usaha perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan karet dan rotan. Namun belakangan ini, harga kedua komoditi ini justru belum stabil dan cenderung menurun. Hal inilah yang dikeluhkan warga desa setempat,” ujarnya, Minggu (19/03/2023) pagi.

Hj. Siti Nafsiah juga mengatakan terkait belum stabilnya harga komoditi karet dan rotan, masyarakat desa setempat meminta kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah maupun pemerintah kabupaten (Pemkab) Katingan, supaya dapat membantu menstabilkan bahkan meningkatkan harga kedua komoditi dimaksud.

Diharapkan, dalam hal ini ia meminta kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan sebuah solusi atas kondisi tersebut. Mengingat, permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Desa Manduing Taheta.

Selanjutnya, Hj. Siti Nafsiah juga Ketua Komisi III DPRD Kalteng membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) meliputi Kesehatan, Pendidikan dan Pariwisata menyampaikan aspirasi atau usulan dari masyarakat di Desa Manduing Taheta di Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Berdasarkan usulan dari kelompok masyarakat yang menginginkan adanya fasilitasi dari pemerintah daerah untuk kegiatan pelatihan kerajinan anyaman rotan yang ada di Desa Manduing Taheta.

“Mengingat, rotan merupakan salah satu komoditi usaha perkebunan masyarakat di Desa Manduing Taheta, dan kini kondisi harganya pun masih belum stabil. Sehingga melatarbelakangi sebagian kalangan masyarakat untuk mengolah rotan menjadi barang kerajinan guna meningkatkan nilai jual dari rotan itu sendiri,” ujarnya lagi.

Srikandi Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng ini meminta kepada pemerintah daerah melalui instansi dinas terkaitnya agar dapat segera menanggapi dan menindaklanjuti usulan tersebut, dengan memprogramkan berbagai kegiatan pelatihan secara berkesinambungan.

Selebihnya, Ia juga berharap kedepan pemerintah daerah tidak hanya sebatas memberikan program-program pelatihan, namun perlu mendukung upaya promosi dan pemasaran dari produk kerajinan rotan yang telah dihasilkan. Sehingga akhirnya perekonomian masyarakat Desa Manduing Taheta tetap maju dan berkembang dan masyarakat pun bisa semakin sejahtera.

Selain itu, Sektor Kesehatan dan Sektor Pendidikan rupanya juga menjadi aspirasi atau usulan dari masyarakat Desa Manduing Taheta. Ia meneruskan aspirasi di Sektor Kesehatan.

“Dimana, mereka meminta kepada para wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat ikut serta menyuarakan usulan masyarakat, terkait sarana prasarana (Sapras) peralatan kesehatan Check Up khususnya alat kebutuhan bagi ibu hamil, balita dan lansia di Pustu dan Posyandu ada di sekitar Desa Manduing Taheta,” katanya.

Sedangkan aspirasi atau usulan di Sektor Pendidikan, lanjut Hj. Siti Nafsiah mengatakan masyarakat Desa Manduing Taheta juga meminta kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat ikut serta menyuarakan dan memperjuangkan usulan pembangunan RKB untuk PAUD yang berada di Desa Manduing Taheta.

“Secara khusus, terkait aspirasi atau usulan di Sektor Kesehatan dan Pendidikan, sesuai dengan Tupoksi Komisi III DPRD Kalteng, saya akan melakukan koordinasi di internal komisi. Selanjutnya, aspirasi atau usulan ini juga akan saya sampaikan ke pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah maupun pemerintah kabupaten (Pemkab) Katingan melalui instansi dinas terkait, supaya mendapatkan perhatian dan tindaklanjut dengan memasukan ke dalam program pembangunan prioritas daerah kedepan,” tandasnya. (YS)