Berharap Proyek Fisik Tak Bersifat Ikonik

Kaltengnews.co.id, SAMPIT – Legislator DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Pardamean Gultom mengingatkan pemerintah kabupaten (pemkab) untuk menghindari proyek-proyek yang bersifat ikonik atau mercusuar. Pasalnya masih banyak kebutuhan lain yang jauh lebih penting dan mendesak bagi masyarakat di daerah ini.

“Kami mengingatkan pemerintah daerah untuk mengubah pola pikir dalam pembangunan, Jangan ada lagi pembangunan yang bersifat iconik tapi minim manfaatnya terhadap masyarakat kita,” ujar Dia, Jumat (03/03/2023).

Menurut Dia, pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat banyak harus ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Pasalnya masih ada sejumlah program yang tidak mampu dibiayai disebabkan minimnya anggaran seperti Jalan DI Penjaitan atau tepatnya di depan pasar sejumput, jalan tersebut sudah banyak berlubang dan rusak parah.

“Selain itu juga aliran sungai di sebelah Masjid At Taqwa juga banyak mengalami sedimentasi dan tak pernah tersentuh oleh pemerintah daerah dan ditambah banyak lampu jalan yang rusak dan tidak berfungsi. Hal ini juga akan mengundang kriminalitas pada malam hari,”  ujar Dia lagi.

Tidak hanya itu, Dia juga meminta agar pemerintah daerah dapat melihat kondisi riil di lapangan dalam membuat program pembangunan, karena banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang harus didahulukan dibanding membuat bangunan yang tujuannya hanya untuk bermegah-megah tetapi tidak ada manfaatnya bagi masyarakat.

“Saat ini keuangan daerah masih sulit dan terbatas paska pandemi Covid-19, maka akan sangat disayangkan apabila sampai ada proyek pembangunan yang hanya untuk memperoleh nama saja, padahal banyak program penting lain yang sangat dibutuhkan masyarakat,” timpal Dia.

Dia kembali mengingatkan kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) untuk melakukan program-program pembangunan yang lebih baik dan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan keinginan pribadi saja, karena anggaran daerah yang terbatas, harus digunakan secara efektif dan efisien.

“Kami juga mengingatkan SOPD untuk serapan anggaran harus diprioritaskan untuk program yang mendesak, dan harus bekerja dengan optimal. Kalau kerjanya tidak optimal, maka kami minta kepala daerah dapat melakukan evaluasi terhadap kepala dinas tersebut,” tandas Dia. (TBK/YS)