Prioritaskan Pembangunan di Pelosok Daerah Kotim

Kaltengnews.co.id, SAMPIT – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah mengingatkan pihak eksekutif untuk tetap memprioritaskan kawasan pelosok dalam pembangunan infrastruktur.

“Selama ini stigma yang terbangun bahwa pelosok adalah anak tiri karena kurang mendapatkan perhatian dan sentuhan pembangunan. Makanya ini harus menjadi perhatian. Pembangunan di pelosok harus tetap diprioritaskan,” ujar Dia, Minggu (22/01/2023).

Menurut Sekretaris Fraksi Gerindra dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kotawaringin Timur ini, kondisi infrastruktur di kawasan pelosok masih sangat terbatas.

Keterbatasan infrastruktur berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan juga masih sangat membutuhkan perhatian.

Juliansyah mencontohkan, wilayah utara yang merupakan daerah pemilihan yang diwakilinya, termasuk kawasan yang masih membutuhkan perhatian serius dalam hal pembangunan infrastruktur karena masih sangat terbatas.

Wilayah Utara meliputi enam kecamatan yaitu Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu dan Bukit Santuai. Saat ini bahkan masih ada sejumlah desa yang belum bisa diakses melalui jalan darat sehingga harus mengandalkan jalur sungai.

Keberpihakan pembangunan untuk kawasan pelosok sebuah keharusan, demi pemerataan pembangunan. Pembangunan juga untuk menunjang peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang mulai tingkat desa dan kecamatan, diharapkan ditindaklanjuti dan direalisasikan. Jangan sampai usulan warga hanya ditampung namun tidak ditanggapi secara serius.

Usulan yang disampaikan masyarakat dibuat pengelompokan untuk disalurkan ke satuan organisasi perangkat daerah masing-masing. Usulan yang disampaikan masyarakat harus benar-benar dibahas dan ditindaklanjuti.

Juliansyah mengingatkan agar usulan masyarakat di kawasan pelosok menjadi acuan pelaksanaan penyusunan program. Proses ini harus dihargai melalui pelaksanaan program yang tertuang dalam APBD Kotawaringin Timur.

“Kami di DPRD tentu akan memperjuangkan semaksimal mungkin jika usulan-usulan masyarakat disampaikan pihak eksekutif melalui program yang diusulkan saat pembahasan. Kita bersama-sama memperjuangkan kemajuan di kawasan pelosok,” tandas Juliansyah. (TBK/YS)