Terkait Sanksi Adat, Kedamangan Manuhing Diminta Jangan Gegabah

 Terkait Sanksi Adat, Kedamangan Manuhing Diminta Jangan Gegabah

FOTO : 

 

KALTENGNEWS.co.id – PALANGKA RAYA – Pihak Kedamangan Kemacatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas diminta tidak gegabah dalam memutuskan saksi adat antara oknum anggota DPRD Gumas inisial BN yang diduga hamili seorang janda inisial ES yang juga berprofesi sebagai seorang biduan.

Hal ini diungkapkan Mambang I. Tubil selaku pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng atas permasalahan BN dan ES yang ditangani Kedamangan Kecamatan Manuhing tersebut. Dimana BN sendiri meminta agar dilakukan tes DNA terhadap anak yang dikandung ES.

Dalam permasalahan seperti ini, kata Mambang, dimana ES mengaku mengadung anak dari BN. Jika BN meminta bukti otentik bahwa itu adalah anaknya, maka pihak Kedamangan tidak bisa mengabaikan dan langsung mengambil keputusan.

“Wajar jika BN meminta adanya bukti otentik seperti tes DNA jika anak yang dikandung ES adalah benar anaknya. Karena ini juga menyangkut pertimbangan dalam putusan sidang adat itu sendiri,” jelas Mambang yang juga tokoh masyarakat adat Dayak Kalteng saat dihubungi, Kamis (13/10/2022).

Ia juga menambahkan, jika nantinya sudah ada hasil atau bukti otentik seperti tes DNA menyangkut kejelasan anak yang dikandung ES tersebut, baru dapat diambil keputusan apakah sanksi yang dijatuhkan kepasa BN sudah tepat atau tidaknya, termasuk dibebankan saksi biaya persalinan Rp 49.900.000 dan biaya hidup anak sejak lahir hingga dewasa dan biaya pendidikan anak sejak SD hingga perguruan tinggi sebesar Rp 225.000.000.

“Karena masalah status anak yang dikandung ES ini sangat penting untuk mengambil keputusan dalam persidangan adat. Jadi, pihak Kedamangan jangan gegabah untuk terlebih dahulu mengambil keputusan, karena status anak tersebut juga perlu dibuktikan,” jelas Mambang.

Terkait putusan denda adat yang totalnya mencapai Rp 340 juta, menurut Mambang itu adalah bagian dari tuntutan pihak pengadu dan lembaga Kedamangan yang menangani permasalahan tersebut. Pasalnya, pihak Kedamangan memiliki pertimbangan sendiri.

“Untuk nilai denda putusan seperti Kasukup Singer Belom Bahadat, itu tergantung tuntutan pelapor dan pertimbangan pihak Kedamangan. Seperti melihat latar belakang dan status dari terlapor,” pungkas Mambang.

Sebelumnya, oknum Anggota DPRD Gumas inisial BN mengaku siap bertanggung jika biduan inisial ES memang mengandung anak biologisnya. Termasuk dengan putusan adat yang diberikan pihak Kedamangan, namun dengan sejumlah pertimbangan.

Dikatakannya, pertimbangan tersebut yaitu biaya persalinan Rp 49.900.000 dan biaya hidup anak sejak lahir hingga dewasa dan biaya pendidikan anak sejak SD hingga perguruan tinggi sebesar Rp 225.000.000. Putusan ini menurutnya menjadi pertimbangan pihaknya.

“Anak yang dikandung ES belum lahir, namun total biaya sudah ada, termasuk biaya hidup hingga pendidikan di perguruan tinggi sudah dihitung lebih dulu. Sedangkan bagaimana anak tersebut nanti kedepannya, kita sama-sama belum tau,” ungkap BN.

Selain pertimbangan dua poin denda tersebut, ia juga tetap meminta agar ada pemeriksaan tes DNA. Hal ini untuk memastikan jika anak yang dikandung ES benar-benar anak biologisnya. Jika memang terbukti dalam tes DNA, maka BN dan keluarganya mengaku siap dan bersedia bertanggung jawab selayak nya orang tua terhadap anak. (Tim Kaltengnews.co.id)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!