Reformasi Program Perlindungan Sosial, BPS Kalteng Lakukan Pendataan Awal Regsosek 2022

 Reformasi Program Perlindungan Sosial, BPS Kalteng Lakukan Pendataan Awal Regsosek 2022

FOTO : Kepala BPS Kalteng Eko Marsoro saat menyampaikan release resmi, terkait Sosialisasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 di ruang vicon BPS Kalteng, Senin (10/10/2022) pagi.

Kaltengnews.co.id – PALANGKA RAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) dari tanggal 15 Oktober hingga 14 November 2022 mendatang, bakal menggelar Sosialisasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022  kepada seluruh penduduk Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BPS Kalteng Eko Marsoro, dalam release resminya di ruang video conference (vicon) BPS Kalteng, Senin (10/10/2022) pagi.

Melalui release resminya, Kepala BPS Kalteng Eko Marsoro menjelaskan Regsosek merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, Sosialisasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2022 ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. Joko Widodo, terkait perbaikan Data Menyusun Registrasi Sosial Ekonomi.

“Dalam pidato pada RUU APBN TA. 2023, pada hari Selasa (16/08/2022) lalu di Jakarta, Presiden RI Ir. Joko Widodo menyampaikan Reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ungkap Kepala BPS Kalteng, Senin (10/10/2022) pagi.

Gambar : Release Resmi Sosialisasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 yang dilakukan oleh BPS Kalteng. (Sumber BPS Kalteng)

Eko Marsoro juga menyebutkan kegiatan Sosialisasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2022 ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil serangkaian pertemuan rapat terbatas (Ratas) di Jakarta yang telah dilaksanakan sebelumnya, yakni:

  • Rapat Terbatas pada 4 Maret 2020 lalu, ‘Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan’ yang menghasilkan 5 poin penting, diantaranya penuhi target 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2024; Validasi data penduduk miskin ekstrem mencakup nama dan lokasi; Lakukan strategi pengentasan kemiskinan yang 3T (Terkonsolidasi, Terintegrasi, Tepat sasaran); serta Integrasi data dari level Pemerintah Desa (MONOGRAF DESA) hingga level nasional menjadi SATU DATA INDONESIA.
  • Rapat Terbatas pada 21 Juli 2021 lalu, ‘Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kronis’ yang menghasilkan 3 poin penting, diantaranya Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem wajib melalui kolaborasi intervensi; Pertajam basis data untuk ketepatan target dan upaya percepatan; Libatkan sektor swasta untuk berperan sebagai off taker produk kelompok miskin ekstrem.
  • Rapat Terbatas SDI pada 30 Mei 2022 lalu, ‘Mandat Presiden terkait Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi’

Lanjutnya, adapun dasar hukum pelaksanaan pendataan awal Regsosek, yakni UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Eko Marsoro juga mengatakan dari hasil regsosek ini banyak manfaatnya, bukan hanya sebagai basis data kependudukan tapi juga menjadi acuan pemerintah dalam menentukan siapa saja masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan.

Hasil data regsosek ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah maupun pihak terkait lainnya, diantaranya pihak pelayanan pembuatan dan pembaharuan KTP, akta kelahiran, KK, KIA, termasuk pelayanan secara door-to door bagi lansia dan disabilitas.

Sinkronisasi, pemadanan, serta verifikasi dan validasi data untuk penerima bantuan seperti vaksin, bantuan sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan sebagainya.

Kemudian, sumber data Musrenbangdes dan Musrenbang kabupaten/kota, pembangunan infrastruktur baik itu air bersih, mck ataupun jamban, rumah, pemebrian bantuan kursi roda, advokasi kebutuhan listrik, serta lainnya.

“Data regsosek itu juga jadi acuan pembentuk kelompok usaha/manajemen bersama, inisiasi program pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan UMKM lainnya,” ujarnya.

Dirinya pun berharap kepada seluruh masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah agar dapat berperan aktif untuk mengikuti pendataan awal regsosek sekaligus memberikan data yang sebenar-benarnya kepada para petugas.

“Ada banyak manfaat yang dapat diterima bila terdata di regsosek. Jadi, kami berharap jangan sampai ada masyarakat di Kalteng yang tidak terdata dalam pendataan awal regsosek ini,” pinta Eko.

Sementara, untuk mensukseskan pendataan awal regsosek ini, BPS se-Kalteng telah merekrut dan melatih 5.156 petugas yang terdiri dari 3.859 PPL, 1.010 PPM, koseka 178 orang, instruktur 109 orang. Selain itu direkrut juga 1.088 orang sebagai petugas pengolahan data dan 27 orang sebagai instruktur. Termasuk petugas Forum Konsultasi Publik sebanyak 220 orang yang terdiri dari 105 fasilitator, 105 asisten fasilitator, pengolahan 8 orang, serta 2 instruktur.

Setelah dilakukan pendataan dan pengolahan data hingga dibuat pemeringkatan atau perangkingan, BPS akan kembali melakukan forum konsultasi publik kepada perangkat desa maupun kelurahan. FKP tersebut sebagai upaya memastikan kembali apakah data-data regsosek tersebut sudah benar adanya atau ada koreksi.

Pihaknya juga mengakui bahwa pendataan awal regsosek ini memang berat. Karena, mengingat baru pertama kali dilakukan di Indonesia, dan jumlah pertanyaannya juga relatif banyak.

Tetapi, dengan pengalaman yang dimiliki selama ini, termasuk sensus penduduk, optimis pelaksanaan regsosek ini bisa sesuai harapan.

“Tentunya kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintah dari hingga ke tingkat pemerintah desa/kelurahan,” tandasnya. (YS)

TONTON JUGA BERITA VISUAL LAINNYA di 

KALTENGNEWS TV

Yundhy Satrya ^ Kaltengnews.co.id

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *