Layanan Kesehatan di Daerah Pelosok Jadi Sorotan Dewan Kalteng
Pemkab Katingan Jelaskan Faktor Pengaruh Target PAD
FOTO : Wakil Bupati Katingan Sunardi N.T Litang, saat menyampaikan pidato Bupati Katingan, pada rapat Paripurna ke-10 DPRD Katingan.
KALTENGNEWS.co.id – KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan mengucapkan terimakasih kepada Fraksi Partai Hanura Nasdem yang telah menerima nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2023 untuk dibahas pada tahapan berikutnya.
Demikian disampai Wakil Bupati Katingan Sunardi N.T Litang, saat membacakan pidato Bupati Katingan tentang jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi – fraksi DPRD terhadap pidato pengantar nota keuangan Raperda tentang Rancangan APBD tahun anggaran 2023, pada rapat Paripurna ke-10, Selasa 25 Oktober 2022.
Menurutnya terkait dengan realisasi pendapatan sampai dengan saat ini serta kendala yang dihadapi dapat disampaikan bahwa target pendapatan daerah tahun 2022 berdasarkan data per 30 September 2022 adalah sebesar 1 triliun 207 miliar 926 juta 74 ribu 584 rupiah dan pada target pendapatan perubahan tahun 2022 menjadi 1 triliun 258 miliar 379 juta 659 ribu 720 rupiah, serta capaian realisasi berdasarkan data per 30 September 2022 untuk pendapatan daerah.
“Ada beberapa faktor yang pempengaruhi terutama dalam pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD), diantaranya pada kelompok PAD dari sumber PP dan BPHTB targetnya terlalu besar tidak sesuai potensi yang ada. Sehingga tidak mungkin tercapai penuh. Kurangnya kesadaran wajib pajak daerah maupun wajib retribusi untuk memenuhi yang seharusnya jadi kewajibannya,” terang Sunardi.
Selain itu, untuk penindakan terhadap orang/ badan yang tidak taat aturan akan pemenuhan kewajibannya terhadap pajak dan retribusi dan kewajiban lain belum dilakukan. Tidak ada petugas yang memiliki klasifikasi sebagai juru sita atau PPNS.
“Dalam evaluasi, perhitungan dan penetapan potensi dan target yang dilakukan sering keliru. Hal ini karena data dan informasi yang ada tidak valid/ akurat. Adanya perubahan perekonomian akibat kenaikan BBM dan harga-harga kebutuhan pokok, inflasi yang tidak menentu,”ungkapnya.
Sehubungan dengan masa efektif pelaksanaan realisasi pendapatan tahun 2022 kurang lebih 3 bulan, kami setuju dan mendukung atas saran dan pendapatan dari Fraksi Partai Hanura Nasdem agar semua perangkat daerah yang mempunyai target pendapatan untuk melakukan upaya secara maksimal untuk memacu realisasi pendapatan tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(AS)
