Pembangunan Jalan Tembus Ke Katingan Hulu Harus Prioritas
FOTO : Bupati Katingan Sakariyas, saat memimpin rapat hasil peninjauan lapangan dan evaluasi pelaksanan MoU PT PEAK, di ruang rapat Bupati Katingan.
KALTENGNEWS.co.id – KASONGAN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU) Kabupaten Katingan diminta segera prioritaskan pembangunan Jalan Tembus menuju Kecamatan Katingan Kuala. Demikian disampaikan Bupati Katingan Sakariyas, saat memberi saran pada rapat hasil peninjauan lapangan dan evaluasi MoU dengan PT. PEAK, diruang rapat Bupati Katingan, pada Jumat 9 September 2022.
Mantan Pimpinan Bank Kalteng Cabang Kasongan ini juga mengigatkan agar pekerjaan fisik yang kurang begitu dibutuhkan untuk ditunda. “Seperti Jalan menuju Talian Kereng belum tuntas bertahun-tahun akibat banjir. Untuk 2023 jangan dianggarkan dulu,” jelas Sakariyas.
Dijelaskan, bahwa PT PEAK telah selesai membangun badan jalan sepanjang 56 kilometer yang merupakan bagian jalan tembus menuju Kecamatan Katingan Kuala. Kemudian, dirinya meminta agar hibah aset jalan itu kepada Pemerintah Kabupaten Katingan bisa diterima. “Jangan dianggap sebagai beban. Peningkatan jalan tidak serta merta tapi dilakukan secara bertahap,” tegasnya.
Lanjutnya berharap untuk semua stake holder agar bisa menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Petugas pemungut pajak, harus proaktif melakukan penagihan pada obyek yang menunggak. “Hasil pungutan pajak sangat membantu membiayai pembangunan daerah,” ucapnya.
Sebelumnya diketahui, bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Christian Rain membuat sebuah pernyataan mengejutkan sehubungan hibah jalan sepanjang 56 kilometer. Menurutnya, diterimanya hibah jalan itu akan menjadi beban Pemkab Katingan. “Anggaran Bidang Bina Marga hanya Rp70 Milliar setiap tahun,” ucapnya.
Sementara untuk meningkatkan jalan perkilo meter mencapai Rp1 Miliar. Jika dikalikan 56 kilometer, maka memerlukan dana Rp56 Milliar. “Intinya kami tidak menolak hibah tersebut,” tuturnya. Tapi, menurut dia aset itu akan menambah beban anggaran pemerintah daerah.
(AS)
