Terkait Pertambangan Rakyat, DPRD Kalteng Terima Masa Aksi SERANK

 Terkait Pertambangan Rakyat, DPRD Kalteng Terima Masa Aksi SERANK

FOTO : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Wiyatno, SP didampingi sejumlah anggota dewan provinsi, dan instansi terkait sektor pertambangan dan perijinan, saat menerima masa aksi SERANK, terkait pertambangan rakyat di Pintu Gerbang DPRD Kalteng, Jalan S. Parman, Kota Palangka Raya, Rabu (10/08/2022). 

Kaltengnews.co.id – PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Wiyatno, SP beserta sejumlah legislator dewan provinsi, dan Kepala Dinas ESDM Kalteng, Kepala Perijinan Terpadu, Biro Hukum Pemda, Kapolresta Palangka Raya dan pihak terkait lainnya di sektor pertambangan dan perijinan, menerima masa aksi yang tergabung ke dalam Seruan Aksi Anak Kalimantan (SERANK) terkait pertambangan rakyat di wilayah Kalimantan Tengah.

Dikatakan H. Wiyatno, saat aksi tadi ada 7 poin aspirasi yang disampaikan, yakni 1. Agar pihak DPRD Kalteng mendesak pihak Kepolisian harus segera menghentikan penangkapan dan razia atas usaha masyarakat kecil, terkhusus usaha menyedot/mendulang emas; 2. Agar pihak DPRD Kalteng mendesak pihak kepolisian menghentikan proses penyidikan atas warga masyarakat yang terlanjur ditangkap selama operasi penertiban ilegal minning/PETI di Kalteng. Selanjutnya, para terperiksa/terduga segera dilepas dan dikembalikan kepada keluarganya masing-masing;

Kemudian, 3. Agar pemerintah secepatnya menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) tanpa harus ada birokrasi yang berbelit-belit; 4. Agar Pemerintah memberi izin kepada masyarakat tetap bisa bekerja menyedot emas sampai dengan pemerintah bisa memberi solusi konkrit;

Lalu, 5. Meminta solusi dan kepastian serta jaminan hukum untuk bekerja berbentuk payung hukum untuk para penambang rakyat kecil; 6. Undang-undang minerba agak bisa ditinjau kembali agar bisa berpihak ke masyarakat kecil; serta 7. Memperhatikan komoditi lokal (karet dan rotan) agar bisa jadi sumber penghasilan masyarakat lokal yang terdampak penertiban ilegal minning.

Lanjut Wiyatno mengatakan secara pribadi menyambut baik adanya aspirasi dari masyarakat yang peduli terhadap segala kondisi pertambangan di wilayah Kalimantan Tengah.

Berkenaan aspirasi tersebut, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak instansi terkait, khususnya di sektor pertambangan dan perizinan. Termasuk pula, kepada pihak Polda Kalteng.

“Secara pribadi, terkait adanya kegiatan penertiban dari kepolisian, saya tidak bisa menyalahkan, karena itu memang sudah menjadi tupoksi pihak Penegak Hukum dan Kepolisian. Namun, saya tetap menyarankan kepada pemerintah daerah, untuk bisa menyediakan kawasan pertambangan masyarakat,” ungkapnya.

Dirinya juga mengapresiasi rencana pemerintah daerah yang kabarnya sudah mengalokasikan kawasan khusus untuk wilayah pertambangan bagi masyarakat di sejumlah daerah di Kalimantan Tengah ini. (YS)

TONTON JUGA BERITA VISUAL LAINNYA di 

KALTENGNEWS TV

Yundhy Satrya ^ Kaltengnews.co.id

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *